Penggeledahan rumah anggota DPR AS Ilhan Omar berdasarkan surat perintah pengadilan memicu kontroversi politik setelah otoritas mengonfirmasi penyelidikan kriminal federal tanpa mengungkapkan secara terperinci dugaan pelanggaran yang diperiksa.
WASHINGTON, D.C. – Penggeledahan rumah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS), Ilhan Omar, oleh aparat federal memicu perdebatan mengenai independensi penegakan hukum di tengah meningkatnya ketegangan politik menjelang pemilihan paruh waktu. Departemen Kehakiman AS mengonfirmasi operasi tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penggeledahan yang disahkan pengadilan, tetapi belum mengungkapkan secara terperinci objek penyelidikannya.
Penggeledahan berlangsung pada Senin pagi di Washington, D.C. (District of Columbia), dan dilaksanakan oleh Homeland Security Investigations (HSI), unit investigasi di bawah badan Imigrasi dan Bea Cukai AS. Menurut Departemen Kehakiman, tindakan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan kriminal federal yang masih berlangsung.
Juru bicara Departemen Kehakiman AS menjelaskan dasar pelaksanaan operasi tersebut dalam pernyataan resmi.
“Hari ini di wilayah Washington, D.C., Homeland Security Investigations melaksanakan surat perintah penggeledahan yang disahkan oleh pengadilan dan diperoleh Departemen Kehakiman. Tindakan penegakan hukum ini merupakan bagian dari penyelidikan kriminal federal yang sedang berlangsung,” ujar juru bicara Departemen Kehakiman AS, sebagaimana diberitakan BSI News, Selasa (13/10/2026).
Meski membenarkan penggeledahan, otoritas belum memaparkan secara terbuka dugaan pelanggaran yang sedang diperiksa maupun bukti yang mendasari penyelidikan terhadap Omar.
Omar merespons operasi tersebut melalui unggahan di media sosial. Ia menyatakan dirinya dalam keadaan baik dan menuduh pemerintahan Presiden Donald Trump memanfaatkan aparat penegak hukum untuk menekan lawan politik.
Ia juga menyebut penggeledahan itu sebagai eskalasi dari tekanan politik yang menurutnya telah berlangsung selama bertahun-tahun. Omar menegaskan tidak akan dibungkam oleh tindakan tersebut.
Laporan Fox News yang mengutip dua sumber anonim yang disebut dekat dengan penyelidikan menyebut penggeledahan itu berkaitan dengan dugaan penipuan dalam dokumen imigrasi Omar. Dokumen yang menjadi perhatian dilaporkan mencakup berkas imigrasi yang diisi oleh ayah Omar ketika ia masih anak-anak.
Namun, dugaan tersebut belum dikonfirmasi secara terbuka oleh Departemen Kehakiman. Kantor Omar juga belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar mengenai penggeledahan itu, sedangkan Gedung Putih dan Departemen Keamanan Dalam Negeri mengarahkan pertanyaan kepada Departemen Kehakiman.
Persoalan ini muncul setelah Trump dan sejumlah sekutunya berulang kali melontarkan tuduhan mengenai riwayat imigrasi dan perkawinan Omar. Salah satu tuduhan yang kerap disampaikan menyebut mantan suaminya, Ahmed Nur Said Elmi, merupakan saudara laki-lakinya. Omar membantah tuduhan tersebut, sementara informasi dalam laporan yang tersedia tidak menunjukkan adanya pembuktian atas tuduhan itu melalui proses hukum.
Pernyataan sejumlah pejabat pemerintahan Trump turut memperpanjang kontroversi. Pada Desember, Trump kembali menuduh Omar melakukan penipuan terkait riwayat imigrasi keluarganya dan menyerukan agar anggota DPR tersebut dikeluarkan dari AS.
Beberapa hari kemudian, Tom Homan, pejabat yang berperan dalam koordinasi kebijakan perbatasan pemerintahan Trump, mengatakan pemerintah sedang mengumpulkan catatan terkait Omar. Homan selanjutnya menyatakan tidak dapat memberikan komentar mengenai penyelidikan kriminal yang masih berlangsung dan menyerahkan persoalan tersebut kepada HSI.
Pada Maret, Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan kepada tokoh media konservatif Benny Johnson bahwa pemerintah meyakini Omar melakukan penipuan imigrasi. Vance juga mengungkapkan telah membicarakan kemungkinan langkah pemerintah dengan penasihat utama Trump, Stephen Miller.
Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin sebelumnya juga menyatakan penyelidikan masih berlangsung. Dalam wawancara dengan Johnson, Mullin mengemukakan tuduhan mengenai perkawinan Omar dan kemungkinan pelanggaran lain terkait riwayat imigrasi keluarganya, tetapi tidak menyampaikan bukti yang mengonfirmasi tuduhan tersebut dalam pernyataan yang dikutip laporan.
Penggeledahan itu berlangsung sekitar tiga minggu sebelum pemilihan paruh waktu AS, yang berpotensi memengaruhi keseimbangan kekuatan politik nasional. Waktu pelaksanaan operasi dan belum dibukanya rincian penyelidikan menempatkan kasus ini di tengah perdebatan mengenai batas antara penegakan hukum dan kepentingan politik.
Omar, yang berasal dari komunitas Somalia-Amerika di Minnesota, terpilih menjadi anggota DPR AS pada 2018 dan mulai menjabat pada Januari 2019. Bersama Rashida Tlaib, ia menjadi salah satu dari dua perempuan Muslim pertama yang terpilih menjadi anggota DPR AS. Selama masa jabatan kedua Trump, Omar juga berulang kali menghadapi serangan verbal terkait latar belakang keluarga dan komunitas Somalia-Amerika.
Hingga penggeledahan tersebut dilaporkan, Departemen Kehakiman belum mengumumkan hasil penyelidikan ataupun memaparkan bukti yang menjadi dasar dugaan pelanggaran terhadap Omar. Perkembangan kasus ini akan menjadi sorotan, terutama terkait transparansi proses hukum, perlindungan hak pihak yang diselidiki, dan independensi aparat penegak hukum menjelang pemilihan paruh waktu. []
Redaksi 03