BEIRUT – Upaya meredakan konflik di Timur Tengah menghadapi tantangan baru setelah Pemerintah Israel menegaskan tidak akan menarik pasukannya dari wilayah Lebanon selatan yang saat ini masih diduduki. Sikap tersebut muncul sehari setelah tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan serta integritas wilayah Lebanon.
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis (18/06/2026) menyatakan keberadaan militer Israel di Lebanon selatan akan tetap dipertahankan dengan alasan keamanan nasional. Pernyataan itu disampaikan ketika perhatian internasional tertuju pada implementasi Memorandum Islamabad yang ditandatangani Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian untuk mendorong penghentian konflik di kawasan.
“Israel akan memulihkan keamanan di wilayah utara. Hal itu membutuhkan pemeliharaan sabuk keamanan di Lebanon selatan, dan karena itu kami tidak akan mundur selama kebutuhan keamanan Israel masih mengharuskannya,” kata Netanyahu.
Sikap tersebut memperlihatkan masih adanya perbedaan pandangan terkait masa depan Lebanon selatan, meskipun kesepakatan diplomatik terbaru menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara tersebut.
Pada hari yang sama, militer Israel merilis peta yang menunjukkan keberadaan pasukannya hingga sekitar 10 kilometer ke dalam wilayah Lebanon selatan. Area yang dikuasai mencakup sejumlah kota dan desa di kawasan perbatasan, termasuk beberapa sektor yang mendekati Sungai Litani, wilayah strategis di Lebanon.
Israel juga disebut masih mengendalikan sejumlah wilayah Lebanon yang telah diduduki selama puluhan tahun, ditambah area yang direbut selama konflik 2023-2024.
Di tengah dinamika politik dan keamanan tersebut, dampak konflik masih dirasakan masyarakat sipil. Data Pemerintah Lebanon menunjukkan sedikitnya 3.912 orang meninggal dunia dan 11.873 lainnya mengalami luka-luka sejak eskalasi militer besar-besaran yang dimulai pada 2 Maret. Selain itu, lebih dari satu juta warga dilaporkan mengungsi akibat pertempuran yang terjadi di berbagai wilayah.
Memorandum Islamabad yang dimediasi Pakistan bertujuan membuka jalan menuju penghentian konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran. Salah satu poin utama dalam dokumen tersebut adalah penghentian permanen operasi militer di seluruh front konflik, termasuk Lebanon, serta komitmen menjaga integritas wilayah dan kedaulatan Lebanon.
Implementasi awal kesepakatan juga mencakup pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz oleh Iran sebagai bagian dari langkah deeskalasi regional.
Meski demikian, Netanyahu menegaskan fokus utama negaranya tetap mencegah Iran memperoleh senjata nuklir dan menyatakan bahwa “pertempuran belum berakhir”. Pernyataan tersebut memunculkan keraguan mengenai seberapa cepat kesepakatan diplomatik dapat diterjemahkan menjadi stabilitas nyata di lapangan.
Perkembangan ini sebagaimana diwartakan Pontianak Post, Kamis, (18/06/2026), menunjukkan bahwa proses perdamaian di Timur Tengah masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait penyelesaian sengketa wilayah dan jaminan keamanan bagi seluruh pihak yang terlibat.
Secara historis, keberadaan militer Israel di Lebanon selatan telah berlangsung sejak invasi pada 1982. Meskipun sebagian besar pasukan ditarik pada 2000, konflik lintas batas yang berulang menjadikan kawasan tersebut tetap menjadi salah satu titik paling sensitif di Timur Tengah. Situasi terkini diperkirakan akan terus menjadi perhatian komunitas internasional dalam upaya menjaga stabilitas regional. []
Redaksi05