Korupsi MBG Jilid II, Pemulihan Aset Negara Jadi Sorotan

Korupsi MBG Jilid II, Pemulihan Aset Negara Jadi Sorotan

Bagikan:

Pakar hukum Suparji Ahmad meminta Kejaksaan Agung menelusuri aliran dana dan aset terkait dugaan korupsi MBG Jilid II, sekaligus membenahi tata kelola agar proses hukum tidak menghambat keberlangsungan program pemenuhan gizi masyarakat.

JAKARTA – Pengusutan dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) Jilid II dinilai perlu menyasar seluruh pihak yang menikmati aliran dana bermasalah sekaligus memastikan aset negara dapat dipulihkan. Langkah tersebut dianggap penting agar pemberantasan korupsi tidak berhenti pada penindakan pelaku, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola program yang menyangkut pemenuhan gizi masyarakat.

Pakar hukum Suparji Ahmad menilai pengembangan penyidikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), termasuk pemeriksaan saksi-saksi baru, merupakan langkah penting untuk mengungkap dugaan penyimpangan secara menyeluruh. Menurutnya, penyidik perlu memastikan konstruksi pertanggungjawaban pidana dibangun berdasarkan bukti yang kuat.

Ia menekankan, penelusuran aliran dana harus menjadi bagian penting dalam pengembangan perkara, terutama apabila ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan demikian, penyidikan tidak hanya berorientasi pada penetapan pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga pada pengembalian aset yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.

“Penyidikan harus mampu menelusuri aliran dana dan pihak yang memperoleh keuntungan. Apabila ditemukan indikasi pencucian uang, pengembangan perkara harus diarahkan pada penelusuran aset (asset recovery) berdasarkan pembuktian yang memadai,” kata Suparji, sebagaimana diberitakan SindoNews, Minggu, (15/11/2026).

Suparji menjelaskan, ketelitian penyidik dalam membedakan pelanggaran prosedur administratif dan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana menjadi faktor penting dalam penanganan kasus. Pemeriksaan juga perlu mencakup kemungkinan adanya pencucian uang agar proses hukum dapat menjangkau pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari dugaan penyimpangan.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar pengusutan perkara tidak mengganggu keberlangsungan program MBG. Menurutnya, dugaan pelanggaran oleh pihak tertentu tidak boleh menghilangkan manfaat program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

“Jangan sampai dugaan penyimpangan oleh pihak tertentu justru menghambat tujuan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Penegakan hukum harus mampu berjalan beriringan dengan perbaikan tata kelola, sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan,” pungkasnya.

Pandangan tersebut menempatkan pemulihan kerugian negara dan pembenahan sistem pengelolaan sebagai dua aspek yang perlu berjalan bersamaan. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran, transparansi pengadaan, serta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait menjadi bagian penting untuk mencegah terulangnya penyimpangan.

Dengan pengusutan yang menyeluruh dan perbaikan tata kelola, program MBG diharapkan tetap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Penegakan hukum juga diharapkan mampu memastikan anggaran negara digunakan sesuai peruntukan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan. []

Redaksi 03

Bagikan:
Headlines Korupsi Nasional