KPK memeriksa dua ASN aktif dan seorang pensiunan ASN BNPB untuk mendalami proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai dalam perkara dugaan korupsi.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri proses pengadaan barang dan jasa yang dibiayai Dana Siap Pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan memeriksa tiga saksi, Jumat (13/11/2026). Pemeriksaan terhadap dua aparatur sipil negara (ASN) aktif dan seorang pensiunan ASN BNPB itu diarahkan untuk menggali pengetahuan mereka mengenai mekanisme pengadaan yang kini menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi.
Ketiga saksi tersebut adalah Donny Immanuel, Tri Hartatiningsih, dan Ibnu Asur. KPK memastikan seluruh saksi memenuhi panggilan penyidik.
“Semua saksi hadir,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (13/11/2026).
Juru bicara KPK itu menjelaskan, penyidik meminta keterangan para saksi untuk mengetahui proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran DSP di lingkungan BNPB.
“Dalam pemeriksaan ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait proses pengadaan yang menggunakan anggaran bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) di BNPB,” ujar Budi.
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi penggunaan DSP untuk penanganan bencana. Dana tersebut menjadi salah satu fokus penyelidikan KPK setelah lembaga antirasuah itu menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pejabat BNPB dan pihak swasta yang diduga berkaitan dengan penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Penyidik kemudian menelusuri peran pihak-pihak terkait serta proses penggunaan anggaran yang menjadi objek perkara.
Keterangan dua ASN aktif dan seorang pensiunan ASN BNPB diharapkan dapat membantu penyidik merekonstruksi tahapan pengadaan, termasuk mekanisme pelaksanaan dan penggunaan anggaran DSP. Namun, pemeriksaan saksi maupun status pihak yang dimintai keterangan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
Pendalaman terhadap proses pengadaan menjadi penting agar penyidikan dapat mengungkap secara utuh dugaan penyimpangan penggunaan dana penanganan bencana serta pihak-pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum. []
Redaksi 01