KPK tetap mendalami dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan ATR/BPN, sementara klaim Fahd Arafiq mengenai dana Rp70 miliar untuk Muktamar NU dibantah pihak PBNU.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memprioritaskan pendalaman dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, di tengah polemik pengakuan Fahd Arafiq yang menyebut telah mengalirkan dana Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik tetap berfokus mengungkap substansi perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menurut dia, pengakuan yang berkembang di tengah masyarakat tidak menggeser prioritas penanganan perkara tersebut.
“Yang pertama KPK tentu masih akan fokus terhadap substansi di pokok perkara,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Perkara utama yang sedang didalami berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor. Selain itu, penyidik juga menelusuri dugaan gratifikasi atau penerimaan lain oleh sejumlah oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Budi menjelaskan, temuan uang dalam jumlah besar saat operasi tangkap tangan (OTT) menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik. Uang tersebut diduga tidak hanya berkaitan dengan layanan pertanahan, tetapi juga setoran rutin dari sejumlah kantor pertanahan dan kantor wilayah.
“Dari peristiwa tertangkap tangan itu tim menemukan adanya sejumlah uang dalam nominal yang cukup besar yang diduga didapatkan oleh para oknum di Kementerian ATR/BPN tidak hanya soal layanan pertanahan tapi juga diduga berkaitan dengan setoran-setoran rutin dari para kantah ataupun kanwil,” katanya.
KPK, lanjut Budi, terbuka terhadap informasi maupun laporan masyarakat yang dapat membantu pengembangan penyidikan. Setiap laporan akan dikaji untuk melihat relevansinya dengan perkara yang sedang ditangani.
“Tentu setiap laporan itu akan dipelajari, ditelaah, dan dianalisis dan bisa menjadi pengayaan dalam proses penanganan perkara di KPK,” ujarnya.
Di sisi lain, Fahd mengklaim dana Rp70 miliar yang disebutnya diberikan berkaitan dengan kepentingan organisasi NU. Ia juga menilai penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK merupakan kekeliruan.
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam.
Fahd juga mengaku pernah dimintai uang Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, yang turut menjadi tersangka dalam perkara tersebut. Ia menyebut sempat menolak permintaan itu sebelum akhirnya bersedia memberikan dana talangan untuk penyelenggaraan Muktamar NU.
“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan pada Selasa (10/11/2026).
Namun, klaim tersebut dibantah Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia meminta Fahd membuktikan pernyataannya agar tidak menimbulkan tuduhan tanpa dasar terhadap organisasi tersebut.
“Jika ada pernyataan yang tidak disertai bukti Itu sama dengan fitnah,” kata Ipul saat dihubungi, Kamis (19/11).
Ipul mempertanyakan klaim Fahd karena yang bersangkutan, menurut dia, bukan pengurus NU, panitia Muktamar, maupun peserta kegiatan tersebut. Ia juga meminta Fahd tidak menyampaikan pernyataan yang dinilainya tidak berdasar.
“Saudara Fahd Arafiq bukan pengurus NU. bukan panitia dan juga bukan peserta tapi mengaku memberi uang puluhan miliar untuk Muktamar NU, apalagi uang hasil korupsi. Saya minta saudara Fahd jangan membual dan menyebar omong kosong tak bermutu,” ujarnya.
Ia mempersilakan Fahd membuktikan klaim tersebut dan mengingatkan bahwa pernyataan tanpa bukti berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum serta merusak nama baik organisasi.
“Silahkan dibuktikan. Biar terang benderang, yang salah wajib bertanggung jawab. Pernyataan tanpa bukti bisa membawa akibat hukum dan merusak nama baik NU,” ujarnya.
Perbedaan pernyataan antara Fahd dan pihak PBNU membuat asal-usul serta tujuan dana yang diklaim mencapai Rp70 miliar menjadi sorotan. Sementara itu, KPK menyatakan tetap mendalami pokok perkara dugaan korupsi pertanahan dan membuka ruang bagi laporan masyarakat, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Jumat (20/11/2026). []
Redaksi 03

