Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya kesinambungan program, pengawasan anggaran, dan penguatan integritas dalam pergantian pejabat di lingkungan Kementerian Hukum.
JAKARTA – Penguatan pengawasan, akuntabilitas anggaran, dan kesinambungan program menjadi perhatian Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam mendorong peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Kementerian Hukum. Ia meminta pergantian pejabat tidak menghambat program yang telah berjalan dan harus diikuti komitmen menjaga integritas serta profesionalisme.
Pesan tersebut disampaikan Supratman dalam rangkaian pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi madya, serah terima jabatan, serta pisah sambut pejabat Kementerian Hukum di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Dalam sambutannya, Supratman mengapresiasi pengabdian pejabat yang mengakhiri masa tugas. Ia berharap fondasi kerja dan capaian yang telah dibangun dapat dipertahankan sekaligus dikembangkan oleh pejabat yang melanjutkan kepemimpinan.
Menurut Supratman, rotasi jabatan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi dan dinamika pengembangan karier aparatur negara. Karena itu, pergantian kepemimpinan perlu diiringi tanggung jawab untuk menjaga kesinambungan program serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.
Ia juga menekankan bahwa pengawasan harus menjadi bagian penting dalam tata kelola organisasi. Evaluasi, pemantauan, dan audit perlu dilakukan secara konsisten terhadap pelaksanaan kinerja maupun penggunaan anggaran negara agar setiap program berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain pengawasan internal, Supratman mendorong pimpinan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarunit kerja serta dengan kementerian dan lembaga lain. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyelaraskan kebijakan, menghasilkan rekomendasi strategis, dan mendukung pencapaian target organisasi.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Wisnu Nugroho Dewanto turut menghadiri kegiatan tersebut bersama jajaran pimpinan tinggi pratama BPSDM Hukum. Kehadiran mereka menjadi bagian dari dukungan terhadap penguatan tata kelola organisasi dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kementerian.
Penguatan kepemimpinan dan pengawasan diharapkan berjalan seiring dengan penilaian kinerja yang objektif serta peningkatan kompetensi aparatur secara berkelanjutan. Upaya tersebut ditujukan untuk memperkuat profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. []
Redaksi 03