Polda Metro Dalami Dugaan Pencemaran Nama Baik Terkait AMPB

Polda Metro Dalami Dugaan Pencemaran Nama Baik Terkait AMPB

Bagikan:

Polda Metro Jaya melanjutkan penyidikan dugaan pencemaran nama baik terhadap pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara setelah menyita dua telepon seluler dan menetapkan kewajiban lapor tanpa melakukan penahanan.

JAKARTA – Penyidikan dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara (CAN) tetap berlanjut meskipun yang bersangkutan telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Polisi tidak melakukan penahanan, tetapi mewajibkan CAN melapor secara berkala sambil mendalami dugaan penyebaran informasi terkait Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Budi Hermanto menjelaskan, perkara tersebut bermula dari unggahan akun Facebook Cakra Adi Negara pada 21 Oktober 2026. Konten itu memuat sejumlah narasi yang mengaitkan seseorang berinisial DW dengan persoalan dana yang berhubungan dengan AMPB.

Merasa dirugikan oleh unggahan tersebut, DW kemudian melaporkan CAN ke Polda Metro Jaya pada 3 November 2026.

“Perkara tersebut ditangani berdasarkan laporan seorang warga berinisial DW,” kata Budi Hermanto dalam keterangan resmi, Sabtu (21/11/2026), sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Sabtu (21/11/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Proses itu mencakup pemeriksaan terhadap pihak terkait serta pengumpulan bukti untuk mengungkap dugaan tindak pidana melalui media elektronik.

Pada Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 02.20 WIB, penyidik mengamankan CAN untuk menjalani pemeriksaan. Dalam proses tersebut, CAN mengakui dirinya merupakan pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara.

Polisi juga menyita dua unit telepon seluler yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Perangkat elektronik itu diamankan sebagai barang bukti untuk mendukung proses pembuktian dan pendalaman terhadap unggahan yang dilaporkan.

Setelah menjalani pemeriksaan awal dan menyelesaikan administrasi penyidikan, CAN dipulangkan pada Sabtu (21/11/2026) sekitar pukul 02.10 WIB. Meski tidak ditahan, status penanganan perkaranya tetap berlanjut melalui mekanisme wajib lapor secara berkala.

Polda Metro Jaya menegaskan, perkara tersebut ditangani berdasarkan laporan masyarakat dan bukti yang diperoleh penyidik. Kepolisian juga membantah adanya hubungan antara penanganan kasus CAN dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad, menyusul berkembangnya spekulasi di ruang publik.

“Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat dan dilakukan berdasarkan fakta serta bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Penanganan perkara ini tidak memiliki keterkaitan dengan pejabat pemerintah maupun tokoh publik sebagaimana isu yang berkembang di ruang publik terhadap sosok Pak Sufmi Dasco,” ucap Budi.

Sebelumnya, penanganan terhadap CAN menjadi perbincangan setelah beredar unggahan di media sosial X yang memperlihatkan seorang pria mengaku bernama Candra Adi sedang berada di Polda Metro Jaya. Dalam unggahan tersebut, pria itu mengaku didatangi polisi pada dini hari dan dibawa ke kantor kepolisian.

Ia juga menyebut bahwa sebelum diamankan, dirinya mengunggah konten mengenai seorang tokoh politik berinisial SDA. Unggahan tersebut kemudian memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan hubungan penanganan perkara dengan tokoh politik tertentu.

Namun, kepolisian menegaskan bahwa dasar penanganan perkara adalah laporan DW terkait konten yang mengaitkan dirinya dengan persoalan dana AMPB. Dengan demikian, penyidikan tetap diarahkan pada dugaan tindak pidana yang dilaporkan, bukan pada spekulasi mengenai keterlibatan tokoh politik.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi melalui media sosial, terutama konten yang berpotensi merugikan nama baik pihak lain. Di sisi lain, proses penyidikan diharapkan berjalan secara transparan dan objektif dengan tetap menjamin hak-hak hukum pihak yang diperiksa serta mengedepankan asas praduga tak bersalah. []

Redaksi 30

Bagikan:
Hotnews Hukum Nasional