WASHINGTON DC – Kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran memasuki fase krusial setelah rincian 12 poin perjanjian terungkap ke publik. Meski menawarkan jalan menuju rekonstruksi Iran dan pencabutan sanksi, implementasi kesepakatan tersebut masih dibayangi isu program nuklir hingga keberadaan pasukan Israel di Lebanon.
Dokumen berkop Gedung Putih yang memuat rancangan kesepakatan itu mengatur berbagai aspek strategis, mulai dari pengelolaan Selat Hormuz, penjualan minyak Iran, hingga pembentukan dana rekonstruksi senilai 300 miliar dollar AS atau sekitar Rp5.328 triliun.
Salah satu poin utama menyebutkan bahwa AS dan Iran sepakat menghentikan konflik di kawasan bersama negara sekutu masing-masing, termasuk di Lebanon. Iran juga kembali menegaskan komitmennya untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dalam bentuk apa pun.
Selain itu, kedua negara akan membuka perundingan terkait stok uranium yang telah diperkaya serta masa depan program nuklir Teheran. Selama negosiasi berlangsung, Iran akan mempertahankan kondisi terkini program nuklirnya tanpa melakukan perubahan.
Kesepakatan tersebut juga mengatur bahwa Washington tidak akan menerapkan sanksi baru maupun menambah pasukan di kawasan. Sebaliknya, Iran menjamin kelancaran pelayaran kapal dagang di Selat Hormuz tanpa biaya selama 60 hari.
Apabila kesepakatan final tercapai dalam waktu 60 hari, AS berencana menarik seluruh pasukannya dalam 30 hari dan mencabut seluruh sanksi terhadap Iran. Langkah itu sekaligus membuka jalan bagi pembentukan dana rekonstruksi senilai 300 miliar dollar AS untuk pemulihan Iran pascakonflik.
Dokumen tersebut turut memuat rencana pelepasan aset Iran yang selama ini dibekukan serta pemberian pengecualian sanksi agar Teheran dapat kembali menjual minyak ke pasar internasional. Iran, Oman, dan negara-negara Teluk juga akan merundingkan sistem keamanan maritim baru di kawasan.
Rincian kesepakatan itu terungkap melalui dokumen yang dilaporkan media internasional, sebagaimana dilansir Kompas pada Rabu, (17/06/2026). Dokumen tersebut turut menyinggung Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) atau perjanjian nuklir Iran tahun 2015 yang sebelumnya disepakati pada era pemerintahan Barack Obama.
Di tengah proses diplomasi, polemik mengenai Lebanon menjadi tantangan tersendiri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa keberadaan pasukan Israel di wilayah selatan Lebanon berpotensi menghambat implementasi perdamaian.
“Tanpa penarikan pasukan Israel dari wilayah yang mereka duduki selama perang ini, perang belum benar-benar berakhir,” kata Araghchi.
Pernyataan tersebut mendapat respons berbeda dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menegaskan pasukannya akan tetap berada di wilayah tersebut selama dianggap diperlukan.
Perbedaan pandangan mengenai situasi di Lebanon menunjukkan bahwa keberhasilan perjanjian damai AS-Iran tidak hanya bergantung pada isu nuklir dan sanksi ekonomi, tetapi juga dinamika geopolitik kawasan yang melibatkan banyak aktor. Kesepakatan ini berpotensi mengubah peta keamanan Timur Tengah apabila seluruh pihak mampu menjalankan komitmen yang telah disepakati. []
Redaksi05