Penggeledahan enam lokasi menyasar kantor penyelenggara jalan nasional, rumah kontraktor, dan kediaman mantan pejabat untuk memperkuat penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penelusuran dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut) dengan menggeledah enam lokasi pada 9-10 November 2026. Penggeledahan menyasar kantor penyelenggara proyek jalan nasional, rumah kontraktor, hingga kediaman dua mantan pejabat yang pernah terlibat dalam pengelolaan proyek tersebut.
Langkah penyidikan ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian perkara yang telah berkembang sejak operasi tangkap tangan (OTT) pada Juni 2025. Dari rangkaian penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, dua lokasi yang digeledah merupakan Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I dan Kantor Satker PJN Wilayah II pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut.
Selain kantor pemerintahan, penyidik mendatangi dua rumah kontraktor pembangunan jalan serta kediaman mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut dan mantan Kepala Satker pada BBPJN Sumut.
“Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini,” kata Budi sebagaimana diberitakan Antara, Rabu (11/11/2026).
Penggeledahan terbaru tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintahan dan pihak swasta. Kasus ini pertama kali mencuat setelah KPK menggelar OTT pada 26 Juni 2025 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
Dua hari setelah operasi tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Rasuli Efendi Siregar, serta PPK Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Heliyanto.
Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Direktur Utama (Dirut) PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.
Penyidikan kemudian berkembang dengan penambahan tersangka dari kalangan pejabat yang pernah bertugas di lingkungan BBPJN Sumut. Pada 5 Mei 2026, KPK mengumumkan pengembangan penyidikan perkara tersebut. Selanjutnya, pada 13 Oktober 2026, lembaga antirasuah itu mengungkap identitas delapan tersangka yang telah ditetapkan sejak September 2026.
Delapan tersangka tersebut terdiri atas mantan Kepala BBPJN Sumut berinisial SCH, mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut berinisial DE dan RP, serta tiga mantan PPK pada Satker PJN Wilayah I berinisial MPP, F, dan HH.
Sementara itu, dua tersangka lainnya adalah mantan Kepala Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut berinisial TRP dan mantan PPK pada Satker PJN Wilayah II berinisial MM.
KPK kemudian melakukan penahanan terhadap para tersangka pada 22 Oktober 2026, dengan pengecualian DE. Perkembangan penyidikan dan penggeledahan terbaru menunjukkan bahwa penelusuran perkara tidak hanya menyasar pelaksanaan proyek, tetapi juga dokumen administrasi dan bukti elektronik yang berada di lingkungan penyelenggara jalan nasional maupun pihak swasta.
Pengamanan barang bukti dari enam lokasi tersebut diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap rangkaian dugaan penyimpangan proyek, memperjelas keterlibatan masing-masing pihak, serta memperkuat pembuktian dalam proses hukum. []
Redaksi 01