Argentina membawa proyek pengeboran minyak Sea Lion ke pengadilan hukum laut internasional karena mempersoalkan kedaulatan wilayah, eksploitasi sumber daya alam, dan risiko kerusakan lingkungan, sementara Inggris menilai proyek tersebut penting bagi masa depan masyarakat Kepulauan Falkland.
HAMBURG – Perebutan kepentingan atas sumber daya minyak di Kepulauan Falkland kembali memperuncing hubungan Argentina dan Inggris. Perselisihan tersebut tidak hanya menyangkut klaim kedaulatan wilayah, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terhadap eksploitasi sumber daya alam dan ancaman kerusakan lingkungan akibat proyek pengeboran minyak Sea Lion.
Argentina membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (International Tribunal for the Law of the Sea/ITLOS) di Hamburg, Jerman, Selasa (10/11/2026). Dalam persidangan itu, Buenos Aires mendesak penghentian proyek eksplorasi minyak yang melibatkan perusahaan Inggris, Rockhopper Exploration, dan perusahaan Israel, Navitas Petroleum.
Pemerintah Argentina menilai kegiatan eksplorasi tersebut merupakan bentuk pemanfaatan sepihak atas sumber daya alam di wilayah yang status kedaulatannya masih dipersengketakan. Selain persoalan kepemilikan wilayah, Argentina menyoroti potensi kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas pengeboran, termasuk risiko tumpahan minyak.
Persoalan kedaulatan Kepulauan Falkland sendiri telah berlangsung selama puluhan tahun. Argentina mengacu pada Resolusi 2065 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disahkan pada 1965. Resolusi tersebut mendorong Argentina dan Inggris menyelesaikan perselisihan melalui perundingan damai.
Namun, upaya Argentina menghentikan proyek minyak tersebut mendapat penolakan dari Inggris. Perwakilan Inggris di ITLOS, Ellie Reeves, menyatakan bahwa penghentian proyek Sea Lion berpotensi merugikan masyarakat yang tinggal di Kepulauan Falkland. Menurut Inggris, proyek tersebut memiliki arti penting bagi prospek ekonomi dan masa depan wilayah itu.
Sebagaimana diberitakan IDN Times, Rabu (11/11/2026), Reeves menilai langkah Argentina membawa persoalan tersebut ke ITLOS merupakan upaya memperluas klaim atas Kepulauan Falkland melalui jalur hukum internasional. Ia juga menuding keberatan Argentina bukan semata-mata berkaitan dengan perlindungan lingkungan, melainkan berkaitan dengan kepentingan penguasaan sumber daya alam.
Di tengah perselisihan dengan Inggris, pemerintah Argentina juga menghadapi perbedaan pandangan di dalam negeri. Sebanyak 85 tokoh dari kalangan akademisi, praktisi hukum, politikus, sejarawan, dan budayawan Argentina sebelumnya menyatakan pengakuan terhadap kompleksitas persoalan kedaulatan Kepulauan Falkland. Mereka juga menekankan pentingnya mempertimbangkan perbedaan pandangan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut dalam proses negosiasi.
Meski demikian, kelompok intelektual itu menolak pendekatan Presiden Argentina Javier Milei dalam menangani persoalan Falkland. Mereka memperingatkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertahanan Kedaulatan Nasional berpotensi mengkriminalisasi pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda mengenai persoalan tersebut.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa sengketa Kepulauan Falkland tidak hanya menjadi persoalan diplomatik antara Argentina dan Inggris. Kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta perbedaan pandangan politik turut memengaruhi upaya penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Persidangan di ITLOS pun menjadi salah satu jalur hukum yang ditempuh Argentina untuk mempersoalkan aktivitas eksploitasi minyak tersebut. Namun, penyelesaian sengketa tetap membutuhkan upaya diplomatik yang mempertimbangkan aspek kedaulatan, kepentingan masyarakat setempat, serta perlindungan lingkungan laut. []
Redaksi 03