Sengketa Merek ASICS Tuntas Lewat Mediasi, Ini Kewajiban Pemilik Toko

Sengketa Merek ASICS Tuntas Lewat Mediasi, Ini Kewajiban Pemilik Toko

Bagikan:

Kesepakatan perdamaian yang difasilitasi DJKI mewajibkan pemilik Toko Zidane Sport menghentikan perdagangan, menarik produk dari peredaran, dan memusnahkan 9.609 pasang sepatu yang diduga menggunakan merek ASICS tanpa izin.

JAKARTA – Sebanyak 9.609 pasang sepatu yang diduga menggunakan merek ASICS tanpa izin wajib dimusnahkan setelah pemilik Toko Zidane Sport, Sumanto, menyepakati penghentian seluruh aktivitas perdagangan produk tersebut. Kesepakatan itu dicapai melalui mediasi yang difasilitasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Perjanjian perdamaian tersebut juga mewajibkan Sumanto menarik produk dari peredaran, termasuk yang berada di gerai ritel, gudang, distributor, dan saluran penjualan daring di bawah kendalinya. Ia turut berkomitmen menghentikan kegiatan penjualan, impor, distribusi, pemasaran, serta bentuk komersialisasi lainnya terhadap sepatu bermerek ASICS tanpa izin.

Dalam kesepakatan itu, Sumanto menyampaikan permintaan maaf kepada ASICS Corporation, perusahaan asal Jepang yang menjadi pemilik merek. Ia mengakui penggunaan merek tanpa izin merupakan tindakan yang tidak semestinya dilakukan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan serupa.

“Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak ASICS atas kejadian ini. Saya menyadari bahwa penggunaan merek tanpa izin merupakan tindakan yang tidak semestinya dilakukan. Saya berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan akan mematuhi seluruh kesepakatan yang telah ditandatangani,” ujar Sumanto sebagaimana diberitakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Senin (16/11/2026).

Perwakilan ASICS Corporation melalui kuasa hukumnya, Albertus Agung Dimaz, menyambut penyelesaian melalui mediasi tersebut. Menurutnya, kesepakatan menjadi langkah untuk mengakhiri sengketa sekaligus memberikan kepastian bagi kedua pihak.

“Kami mengapresiasi proses mediasi yang telah difasilitasi DJKI hingga tercapainya kesepakatan ini. Kami berharap komitmen yang telah dituangkan dalam perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik, khususnya terkait penghentian penggunaan merek ASICS tanpa izin dan tidak terulangnya pelanggaran serupa di kemudian hari,” ujar Dimaz.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penegakan Hukum DJKI, Pipit Rismanto, mengatakan penyelesaian sengketa melalui mediasi mengutamakan musyawarah dan kesepakatan tanpa mengabaikan kepastian hukum serta penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual.

“DJKI berkomitmen memastikan setiap penanganan dugaan pelanggaran kekayaan intelektual berjalan sesuai ketentuan hukum. Melalui mediasi, para pihak dapat mencapai kesepakatan, tetapi komitmen untuk menghormati hak pemilik merek tetap menjadi hal utama yang harus dipenuhi,” jelas Pipit.

Kasus tersebut sebelumnya ditindaklanjuti melalui penggeledahan dan penyitaan oleh Direktorat Penegakan Hukum DJKI di Kabupaten Tangerang pada 5 Agustus 2026. Dalam operasi itu, penyidik mengamankan 9.609 pasang sepatu dan 49 kotak atau kemasan sepatu yang diduga menggunakan merek ASICS tanpa hak. Penindakan dilakukan setelah adanya laporan pengaduan dari ASICS Corporation.

Selain menghentikan aktivitas perdagangan, Sumanto juga wajib menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media cetak nasional. Pernyataan tersebut harus memuat pengakuan atas penggunaan merek ASICS pada produk palsu serta komitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran melalui Toko Zidane Sport maupun kegiatan usaha lain yang berada di bawah kendalinya.

Kesepakatan itu turut mengatur larangan memproduksi, mengadakan, mengimpor, mendistribusikan, atau memperdagangkan kembali produk yang menggunakan merek ASICS tanpa izin. Larangan juga mencakup merek yang memiliki kemiripan sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan.

Tahap berikutnya adalah pemusnahan seluruh produk yang menjadi objek sengketa, termasuk barang bukti yang telah disita dan diserahkan kepada Direktorat Penegakan Hukum DJKI. Proses pemusnahan wajib diselesaikan paling lambat 14 hari kerja sejak perjanjian perdamaian ditandatangani. Setelah itu, kedua pihak akan menandatangani laporan tertulis yang mencantumkan jumlah barang dan konfirmasi pemusnahan.

DJKI mengingatkan pelaku usaha agar memastikan keaslian dan legalitas produk sebelum memperdagangkannya, termasuk memeriksa pemasok serta rantai distribusi. Penyelesaian perkara ini diharapkan menjadi pengingat bahwa penggunaan merek tanpa izin dapat menimbulkan konsekuensi hukum sekaligus merugikan pemilik hak dan mengganggu persaingan usaha yang sehat. []

Redaksi 03

Bagikan:
Headlines Nasional Sengketa