Suriah memanggil Duta Besar Yordania dan menyampaikan nota protes setelah serangan udara di Provinsi Daraa dilaporkan menewaskan tujuh warga sipil, termasuk tiga anak.
BEIRUT – Pemerintah Suriah memprotes operasi udara Yordania di wilayah selatan negaranya setelah serangan tersebut dilaporkan menewaskan tujuh warga sipil, termasuk tiga anak dan seorang perempuan, serta melukai tiga orang lainnya. Damaskus menyampaikan keberatan diplomatik dengan memanggil Duta Besar Yordania untuk Suriah, Sufyan Qudah, pada Rabu (28/10/2026).
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Suriah menyampaikan nota protes kepada Qudah atas serangan yang mengenai warga sipil di Provinsi Daraa. Pemerintah Suriah menilai operasi tersebut dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Damaskus.
“Kementerian Luar Negeri memanggil Dubes Kerajaan Hasyimiyah Yordania untuk Republik Arab Suriah, Sufyan Qudah, dan menyampaikan nota protes atas serangan udara Yordania yang juga mengenai korban sipil di Provinsi Daraa sehingga mengakibatkan korban jiwa, termasuk anak-anak, serta melukai sejumlah lainnya,” jelas pernyataan Kemlu, sebagaimana diberitakan Sputnik/RIA Novosti, Rabu, (28/10/2026).
Serangan yang memicu ketegangan diplomatik itu dilancarkan Angkatan Udara Yordania pada Senin di sejumlah lokasi di wilayah selatan Suriah. Berdasarkan keterangan otoritas kesehatan Suriah, tujuh warga sipil meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka-luka.
Di sisi lain, pemerintah Yordania menyatakan operasi udara tersebut menyasar posisi kelompok ISIS, yang dilarang di Rusia. Amman menyebut serangan itu sebagai balasan atas serangan terhadap sebuah gereja di Provinsi Al-Karak.
Pihak Yordania juga mengklaim operasi tersebut berhasil menghancurkan posisi dan peralatan milik kelompok militan yang menjadi sasaran. Namun, perbedaan keterangan antara kedua negara mengenai operasi tersebut memperlihatkan persoalan yang berpotensi memperkeruh hubungan bilateral, terutama terkait dampak serangan terhadap penduduk sipil dan kedaulatan wilayah Suriah.
Protes diplomatik Damaskus menempatkan perlindungan warga sipil dan koordinasi keamanan lintas batas sebagai isu penting di tengah operasi militer terhadap kelompok bersenjata. Penjelasan lebih lanjut dari kedua pemerintah diperlukan untuk memperjelas rangkaian kejadian, memastikan pertanggungjawaban atas korban, serta mencegah insiden serupa terulang. []
Redaksi 03