Penangguhan dua pimpinan Mahkamah Konstitusi memicu tuduhan kudeta, demonstrasi, dan pengerahan polisi hingga Presiden Karol Nawrocki membatalkan kunjungan kenegaraan ke Senegal.
POLANDIA – Krisis di Mahkamah Konstitusi (MK) Polandia meluas hingga mengganggu agenda diplomasi negara itu. Presiden Karol Nawrocki membatalkan kunjungan kenegaraan ke Senegal dan kembali ke Warsawa setelah penangguhan Ketua MK Bogdan Swieczkowski dan wakilnya, Bartlomiej Sochanski, memicu demonstrasi serta pengerahan polisi antihuru-hara pada Jumat (30/10/2026).
Kisruh tersebut memperlihatkan tajamnya pertentangan antara pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk dan kelompok nasionalis-konservatif yang masih memiliki pengaruh di lembaga peradilan. Penangguhan dua pimpinan MK selama satu bulan itu bahkan dituding sebagai kudeta oleh pihak yang menentang langkah pemerintah.
Ketegangan bermula dari keputusan hakim Anna Korwin-Piotrowska yang mengumumkan penangguhan Swieczkowski dan Sochanski. Menurut laporan Anadolu, Korwin-Piotrowska menilai keduanya menghalangi hakim-hakim baru menjalankan tugas serta melakukan pelanggaran prosedur dalam pengelolaan perkara.
Tusk mendukung keputusan tersebut. Ia menyebut langkah itu diperlukan untuk memulihkan supremasi hukum setelah perubahan sistem peradilan pada masa pemerintahan Partai Law and Justice (PiS) periode 2015–2023 menuai kritik karena dinilai mengancam independensi lembaga hukum.
“Memulihkan supremasi hukum adalah kewajiban kita. Setelah bertahun-tahun terjadi kekacauan hukum di bawah pemerintahan PiS, ini merupakan proses yang sulit, terkadang menyakitkan, dan membutuhkan tindakan tegas. Tidak ada jalan lain,” kata Tusk, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Sabtu (31/10/2026).
Menteri Kehakiman sekaligus Jaksa Agung Polandia, Waldemar Zurek, juga menyatakan telah meminta pencabutan kekebalan hukum Swieczkowski dan Sochanski. Langkah tersebut menambah tekanan terhadap pimpinan MK yang ditangguhkan.
“Pengadilan telah menjadi milik pribadi. Kita harus mengembalikan fungsinya sebagaimana mestinya,” kata Zurek.
Namun, keputusan penangguhan itu ditolak oleh MK. Melalui akun resmi di platform X, lembaga tersebut menyatakan Swieczkowski masih sah menjabat sebagai ketua. MK juga mempersoalkan posisi Korwin-Piotrowska sebagai pemimpin sementara karena belum mengucapkan sumpah jabatan di hadapan presiden.
Pihak MK bahkan menyebut tindakan pemerintah sebagai “kudeta”. Meski situs resmi lembaga tersebut sempat tidak dapat diakses pada Jumat malam, akun X MK tetap menegaskan bahwa Swieczkowski masih memegang jabatannya secara sah.
Perseteruan kemudian meluas ke jalanan. Pendukung PiS menggelar demonstrasi di sekitar gedung MK hingga polisi antihuru-hara dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Sejumlah demonstran meneriakkan “Tusk Pengkhianat” dan sebagian lainnya berusaha menerobos barikade. Polisi menyatakan telah menangkap tiga orang yang mencoba memasuki gedung pengadilan.
“Tusk sedang menginjak-injak hak konstitusional kami,” kata salah seorang demonstran, Tomasz Zaleski.
Situasi tersebut mendorong Nawrocki menghentikan perjalanan resminya ke Senegal. Presiden yang dekat dengan PiS itu memutuskan kembali ke Warsawa untuk menghadapi perkembangan krisis di dalam negeri.
“Dalam momen seperti ini, Presiden harus berada di Polandia,” tulis Nawrocki dalam akun X miliknya.
Setibanya di Warsawa, Nawrocki langsung menggelar pertemuan darurat dengan Swieczkowski dan Ketua Pertama Mahkamah Zbigniew Kapinski di istana kepresidenan. Sementara itu, mantan perdana menteri dari PiS, Jaroslaw Kaczynski, turut berpidato dalam demonstrasi dan mendesak presiden mengambil tindakan.
Konflik tersebut berakar pada reformasi peradilan yang dijalankan PiS saat berkuasa. Perubahan mekanisme penunjukan hakim kala itu menuai kritik dari Uni Eropa karena dinilai membuat lembaga peradilan Polandia terlalu dekat dengan kekuatan politik. Setelah memenangkan pemilu 2023, pemerintahan Tusk berupaya memulihkan independensi peradilan, tetapi langkah tersebut menghadapi hambatan dari sejumlah hakim yang diangkat pada era PiS.
Penolakan Nawrocki terhadap pengambilan sumpah sejumlah hakim baru pilihan parlemen turut memperdalam kebuntuan. Dengan dua kubu yang sama-sama mengklaim mempertahankan konstitusi dan legitimasi lembaga peradilan, penyelesaian krisis Polandia kini bergantung pada kemampuan para pemangku kekuasaan meredakan konflik tanpa memperburuk ketidakpastian hukum dan politik. []
Redaksi 03