Duta Palma Group mempersoalkan penghitungan kerugian perekonomian negara Rp73,92 triliun dalam tuntutan perkara perkebunan sawit ilegal dan meminta agar potensi penghitungan kerugian berulang serta dasar audit diuji di persidangan.
JAKARTA – Duta Palma Group mempersoalkan dasar penghitungan kerugian perekonomian negara sebesar Rp73,92 triliun yang menjadi bagian dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait aktivitas perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Pihak korporasi menilai penghitungan tersebut perlu diuji agar tidak terjadi pembebanan kerugian negara secara berulang atas objek perkara yang sebelumnya telah diputus pengadilan.
Keberatan tersebut disampaikan tim kuasa hukum terdakwa korporasi Duta Palma Group melalui Rinto Maha sebagai tanggapan atas tuntutan terhadap perusahaan dalam perkara aktivitas perkebunan selama periode 2004-2022.
Rinto menjelaskan, kegiatan perkebunan Duta Palma di Indragiri Hulu sebelumnya telah menjadi objek pemeriksaan dalam perkara pidana Surya Darmadi pada 2022. Perkara tersebut telah diputus melalui Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 14 September 2023.
Dalam putusan kasasi tersebut, MA menetapkan pembayaran uang pengganti sebesar Rp2,238 triliun dan menghapus pembebanan kerugian perekonomian negara sebesar Rp39,75 triliun yang sebelumnya dijatuhkan pengadilan tingkat pertama.
Namun, dalam perkara korporasi, JPU kembali mengajukan tuntutan kerugian perekonomian negara sebesar Rp73,92 triliun. Jika digabungkan dengan tuntutan denda dan uang pengganti, keseluruhan nilai tuntutan disebut mencapai Rp81,8 triliun.
“Dalam putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan uang pengganti sebesar Rp2.238.274.248.234 serta menghapus pembebanan pembayaran kerugian perekonomian negara sebesar Rp39.751.177.520.000 yang sebelumnya dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama. Namun, dalam penuntutan terhadap korporasi, Jaksa Penuntut Umum kembali mengajukan pembebanan kerugian perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000, dengan keseluruhan tuntutan denda dan uang pengganti mencapai Rp81,8 triliun.”
Menurut Rinto, perbedaan status hukum antara individu dan perusahaan tidak otomatis membenarkan penghitungan kerugian yang sama secara berulang. Ia menilai JPU harus membuktikan bahwa tuntutan terhadap korporasi memiliki dasar perhitungan tersendiri dan tidak menduplikasi kerugian, keuntungan tindak pidana, maupun aset yang telah diperhitungkan dalam perkara sebelumnya.
“Perbedaan subjek hukum antara Surya Darmadi sebagai perseorangan dan korporasi tidak serta-merta membenarkan penghitungan dan pemulihan berulang terhadap kerugian yang sama. Penuntut umum wajib membuktikan bahwa tuntutan korporasi tidak menduplikasi objek kerugian, keuntungan hasil tindak pidana, maupun aset yang telah diperhitungkan dalam perkara sebelumnya,” ujar Rinto sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Sabtu (21/11/2026).
Selain mempersoalkan potensi penghitungan kerugian berulang, pihak Duta Palma juga mempertanyakan dasar pembuktian kerugian perekonomian negara. Mereka menilai nilai kerugian harus didasarkan pada dampak nyata, bukan sekadar asumsi atau proyeksi ekonomi nasional.
Rinto merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya, ketentuan tersebut mengharuskan pembuktian kerugian negara berdasarkan kerugian aktual atau actual loss, bukan sekadar potensi kerugian atau potential loss.
“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah menghapus kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, sehingga unsur kerugian negara tidak lagi cukup dibuktikan berdasarkan kemungkinan kerugian (potential loss), tetapi harus berupa kerugian yang benar-benar terjadi (actual loss). Konsekuensi konstitusionalnya, setiap konstruksi kerugian negara, termasuk kerugian perekonomian negara, harus dibuktikan secara objektif berdasarkan kerugian yang nyata, terukur, dan memiliki hubungan kausal dengan tindak pidana,” ujar Rinto.
Persoalan lain yang disoroti berkaitan dengan kewenangan lembaga pemeriksa dalam menghitung kerugian negara. Pihak Duta Palma menilai penggunaan hasil penghitungan kerugian negara dari lembaga selain Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Rinto berpendapat, penjelasan pasal tersebut merujuk pada BPK sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan audit keuangan. Karena itu, menurut pihaknya, penggunaan hasil penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dari lembaga lain bertentangan dengan norma yang dimaksud dan asas legalitas.
Di sisi lain, kuasa hukum juga menilai dugaan pelanggaran administratif dalam kegiatan perkebunan tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Mereka merujuk Pasal 110A dan Pasal 110B dalam UU Cipta Kerja yang mengatur mekanisme penyelesaian administratif terhadap kategori tertentu kegiatan usaha di kawasan hutan. Selain itu, pihak perusahaan mengacu pada Pasal 613 ayat (3) KUHP sebagaimana diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
“Pasal 110A dan Pasal 110B yang diperkenalkan melalui UU Cipta Kerja telah memberikan mekanisme penyelesaian administratif terhadap kategori tertentu kegiatan usaha dalam kawasan hutan. Selanjutnya, Pasal 613 ayat (3) KUHP sebagaimana diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menegaskan prinsip mendahulukan pembinaan dan sanksi administratif dalam penerapan ketentuan pidana pada undang-undang administratif.”
“Karena itu, dugaan pelanggaran perizinan tidak dapat dengan sendirinya dianggap memenuhi unsur tindak pidana korupsi tanpa pembuktian perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kerugian negara yang dipersyaratkan oleh ketentuan pidana,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan hak jawab Duta Palma Group atas pemberitaan mengenai tuntutan pembayaran Rp81,8 triliun dalam perkara perkebunan kelapa sawit ilegal. Seluruh keberatan yang disampaikan merupakan pandangan pihak terdakwa korporasi dan masih harus dinilai berdasarkan fakta persidangan serta pertimbangan majelis hakim.
Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut pertanggungjawaban korporasi, penghitungan kerugian negara, serta penegakan hukum terhadap aktivitas perkebunan di kawasan hutan. Kepastian hukum diharapkan dapat dicapai melalui pembuktian yang objektif dan pemeriksaan seluruh dalil para pihak di persidangan. []
Redaksi 03

