AGAM – Upaya penyelundupan pupuk bersubsidi ke luar daerah berhasil digagalkan aparat, setelah ratusan karung pupuk yang hendak dijual dengan harga tinggi diamankan di kawasan Gadut, Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (17/04/2026).
Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas pengangkutan barang menggunakan dua unit mobil pick up. Aparat dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) Komando Distrik Militer (Kodim) 0304/Agam kemudian menghentikan kendaraan tersebut untuk pemeriksaan.
Komandan Distrik Militer (Dandim) Agam, Slamet Dwi Santoso, menjelaskan bahwa para pelaku awalnya mengaku mengangkut beras. Namun, setelah dilakukan pengecekan, ditemukan ratusan karung pupuk bersubsidi di dalam kendaraan.
“Pupuk bersubsidi itu direncanakan pelaku menjualnya ke Provinsi Riau,” kata Slamet sebagaimana dilansir Antara, Sabtu, (18/04/2026).
Dari empat orang yang terlibat, satu orang berhasil melarikan diri, sementara tiga lainnya berinisial I, F, dan A diamankan bersama dua unit kendaraan ke Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0304/Agam di Bukittinggi.
“Dari empat orang pelaku, satu berhasil melarikan diri. Tiga lainnya beserta dua unit kendaraan diamankan ke Makodim 0304/Agam di Bukittinggi,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para pelaku diduga membeli pupuk bersubsidi dari kios di Kabupaten Pasaman dengan harga sekitar Rp170 ribu per karung, lalu berencana menjualnya kembali di luar daerah dengan harga mencapai Rp360 ribu per karung.
“Pupuk dibawa menggunakan dua unit mobil pick up jenis L300. Diduga ada pihak lain yang berperan sebagai penampung,” katanya.
Kasus ini selanjutnya akan diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk proses penyelidikan lebih lanjut, termasuk mengungkap kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas dalam praktik penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi.
Slamet juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga distribusi pupuk agar tepat sasaran, sekaligus mengimbau warga untuk segera melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi merugikan program pemerintah.
Pengungkapan ini menjadi peringatan bahwa praktik penyalahgunaan pupuk bersubsidi masih terjadi dan memerlukan pengawasan ketat dari berbagai pihak guna melindungi kepentingan petani. []
Redaksi05