Penghargaan TPID Award 2026 menjadi dorongan bagi Pemkab Kukar untuk memperkuat produksi, pasokan, dan distribusi kebutuhan pokok agar stabilitas harga benar-benar dirasakan masyarakat di wilayah yang luas.
KUTAI KARTANEGARA – Luas wilayah dan perbedaan karakter setiap kecamatan menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok setelah daerah itu meraih TPID Award 2026 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi.
Wakil Bupati (Wabup) Kukar Rendi Solihin mengatakan pengendalian inflasi tidak dapat hanya diukur melalui angka, tetapi harus ditopang ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta penguatan produksi di daerah.
“Kukar memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakter setiap kecamatan yang berbeda. Karena itu, pengendalian inflasi tidak cukup hanya berbicara angka. Produksi harus diperkuat, pasokan harus tersedia, distribusi harus lancar, dan manfaatnya harus dirasakan masyarakat,” katanya, sebagaimana diberitakan Prokal, Jumat, (25/09/2026).
Menurut Rendi, kebutuhan masyarakat terhadap harga pangan yang terjangkau dan pasokan yang tersedia menjadi ukuran penting dari keberhasilan kebijakan pengendalian inflasi. Karena itu, penghargaan yang diterima Kukar tidak boleh menjadi akhir dari upaya pemerintah daerah.
“Pak Aulia dan saya memiliki komitmen yang sama. Yang paling penting bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, pasokan tersedia, distribusi berjalan baik, dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Penghargaan tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Kukar menjadi satu dari lima daerah di Indonesia yang masuk kategori Kabupaten/Kota Berprestasi. Empat daerah lainnya ialah Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Sumba Barat.
Rendi menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pelaku usaha, distributor, petani, hingga masyarakat.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani, dan masyarakat yang ikut menjaga stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok di Kutai Kartanegara,” kata Rendi.
Penghargaan TPID Award merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada daerah yang dinilai memiliki kinerja dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui koordinasi lintas sektor.
Bagi Pemkab Kukar, capaian tersebut sekaligus menjadi dorongan untuk memperkuat kebijakan pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Penguatan produksi dinilai penting agar kebutuhan pasokan tidak hanya bergantung pada kelancaran distribusi antardaerah.
“Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Kutai Kartanegara. Ini bukan garis akhir, tetapi menjadi pemacu bagi kami untuk bekerja lebih keras agar stabilitas harga dan perekonomian daerah tetap terjaga,” ujarnya.
Penghargaan diserahkan dalam rangkaian pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 di panggung utama JICC, Kamis (24/9/2026). Kegiatan tersebut berlangsung pada 24–26 September 2026 dan turut memuat agenda transformasi digital nasional serta pengumuman penerima TPID, TP2DD, PIDI, dan KATALIS P2DD. []
Redaksi08.