Audit BPKP menemukan kerugian negara Rp588,96 juta dalam pembangunan Kantor Kalurahan Karangasem periode 2015-2019 yang diduga mangkrak dan menyeret mantan lurah serta dua perangkat kalurahan sebagai tersangka.
JAWA TENGAH – Pembangunan gedung Kantor Kalurahan Karangasem, Kabupaten Gunungkidul, yang menelan anggaran selama lima tahun ternyata menyisakan kerugian keuangan negara sebesar Rp588,96 juta. Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul menetapkan tiga orang, termasuk mantan lurah, perangkat kalurahan, dan dukuh, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembangunan gedung yang berlangsung pada 2015-2020 tersebut.
Penetapan tersangka dilakukan tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gunungkidul pada Rabu (11/11/2026). Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial AI, MY, dan SM. Kepala Kejari Gunungkidul Shinta Ayu Dewi menyampaikan pengumuman tersebut kepada wartawan di Wonosari, sebagaimana diberitakan Detikjogja, Rabu (11/11/2026).
“Menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan/penyelewengan dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor Kalurahan Karangasem tahun anggaran 2015 sampai dengan 2020,” kata Shinta.
Ketiga tersangka memiliki keterlibatan dalam pengelolaan kegiatan pembangunan pada periode berbeda. AI merupakan Lurah Karangasem periode 2013-2019, MY menjabat Ulu-ulu atau Kepala Seksi (Kasi) Ekonomi Pembangunan Kalurahan Karangasem periode 2004-2022, sedangkan SM merupakan Dukuh Karangasem.
Dalam perkara tersebut, AI dan MY diduga terlibat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan gedung di atas tanah Sultan Ground (SG) tanpa mengantongi izin pemanfaatan dari Keraton Yogyakarta.
AI tercatat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada 2015 serta anggota TPK pada 2017 dan 2018. Sementara itu, MY menjabat Ketua TPK pada 2015 dan menjadi anggota pada 2017-2018.
“AI menerima pencairan atas realisasi kegiatan pembangunan gedung namun tidak dipertanggungjawabkan sesuai kondisi nyata senilai kurang lebih Rp 132.709.575,” ucapnya.
“Tapi dalam praktiknya bangunan tidak selesai dan tidak memenuhi kriteria keandalan bangunan negara karena dikerjakan tanpa dokumen pendukung alias mangkrak,” lanjut Shinta.
Selain persoalan pertanggungjawaban anggaran, MY juga diduga melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai prosedur. Penyidik menemukan dugaan tidak dilaksanakannya penatausahaan keuangan dan pekerjaan, termasuk tidak tersedianya bukti pengeluaran serta laporan pertanggungjawaban.
“MY menerima pencairan dana tetapi tidak dipertanggungjawabkan dengan penggunaan dana yang tidak sesuai kondisi senilai kurang lebih Rp 132.709.575,” katanya.
Adapun SM pernah menjabat Ketua TPK pada 2017, 2018, dan 2019. Dalam kapasitas tersebut, SM diduga melakukan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai prosedur dan tidak menjalankan penatausahaan keuangan sebagaimana mestinya.
“Untuk SM menerima pencairan dana pembangunan tapi tidak dipertanggungjawabkan dan penggunaannya tidak sesuai kondisi senilai kurang lebih Rp 153.351.740,” ujarnya.
Untuk mengungkap perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 30 saksi yang terdiri atas perangkat kalurahan, anggota TPK, dan pihak terkait. Kejari Gunungkidul juga meminta keterangan ahli konstruksi serta hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.
Hasil audit BPKP menjadi dasar penghitungan kerugian negara atau daerah sebesar Rp588.962.540. Nilai tersebut merupakan akumulasi realisasi bersih kegiatan pembangunan selama 2015-2019 yang tidak dapat dimanfaatkan karena pekerjaan gedung tidak selesai atau mangkrak.
“Berdasarkan audit BPKP RI, penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar Rp 588.962.540. Jumlah itu merupakan nilai realisasi bersih kegiatan pembangunan tahun 2015-2019 yang tidak dapat dimanfaatkan atau mangkrak total,” ucapnya.
Penyidik menyebut ketiga tersangka diduga melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Ketentuan lain yang turut disebutkan adalah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Dalam perkara ini, ketiganya disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1959 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebagai dakwaan subsider, penyidik menerapkan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.
Kejari Gunungkidul juga langsung melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka untuk kepentingan proses penyidikan. Penahanan berlangsung selama 20 hari, terhitung sejak 11 November hingga 30 November 2026, di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta.
“Terhadap ketiga tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 11 November 2026 sampai dengan 30 November 2026 di Lapas Kelas IIA Jogja,” katanya.
Kasus ini menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan penggunaan anggaran pembangunan di tingkat kalurahan, terutama dalam memastikan setiap pekerjaan memiliki dokumen perencanaan, perizinan, bukti pengeluaran, dan pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi. Penanganan perkara tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pengelolaan keuangan kalurahan yang lebih transparan dan akuntabel. []
Redaksi 01