Kejari Tulang Bawang menetapkan NVM sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan kasus pengelolaan SPBU milik BUMD setelah memeriksa 10 saksi dan mengumpulkan empat jenis alat bukti.
LAMPUNGÂ – Upaya menghambat pengungkapan dugaan penyimpangan pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tulang Bawang Jaya Perseroda berujung pada penetapan tersangka baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang menetapkan NVM sebagai tersangka dugaan tindak pidana perintangan penyidikan dan langsung menahannya selama 20 hari.
Penetapan tersebut merupakan pengembangan penyidikan perkara dugaan penyimpangan pengelolaan SPBU, termasuk aktivitas pengecoran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU Nomor 24.345.107 milik BUMD tersebut pada 2025.
Kepala Kejari Tulang Bawang Rolando Ritonga mengatakan, penyidik menemukan indikasi adanya tindakan yang diduga sengaja dilakukan untuk menghambat proses pengungkapan perkara. Dugaan itu mencakup upaya memengaruhi saksi, menghilangkan alat bukti, hingga menyembunyikan fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut.
“Dalam proses penyidikan ditemukan adanya dugaan upaya memengaruhi saksi, menghilangkan alat bukti dan barang bukti, serta tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya diketahui,” kata Rolando, Kamis (12/11/2026), sebagaimana diberitakan Detik, Kamis, (12/11/2026).
Untuk memperkuat dugaan tersebut, penyidik telah memeriksa 10 saksi dan mengumpulkan sejumlah bukti, mulai dari dokumen, barang bukti fisik, hingga bukti elektronik. Kejaksaan juga menerbitkan surat perintah penyidikan khusus perkara dugaan perintangan penyidikan pada 9 November 2026.
Rolando menegaskan, penetapan NVM sebagai tersangka didasarkan pada empat jenis alat bukti yang dinilai telah memenuhi kebutuhan pembuktian dalam proses penyidikan.
“Penetapan tersangka ini didasarkan pada empat alat bukti, yakni keterangan saksi, surat, barang bukti, dan barang bukti elektronik,” ujarnya.
Dalam perkara ini, NVM disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Penahanan selama 20 hari dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan pendalaman dugaan keterlibatan tersangka dalam upaya menghalangi proses hukum. Langkah tersebut diharapkan membantu penyidik mengungkap secara menyeluruh perkara pengelolaan SPBU milik BUMD Tulang Bawang Jaya.
Selain penanganan perkara, Rolando mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui praktik pengecoran maupun penjualan BBM yang diduga merugikan keuangan negara.
Menurutnya, pengungkapan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi menjadi penting untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran. Dengan demikian, masyarakat yang berhak, terutama para petani, dapat memperoleh manfaat dari program subsidi pemerintah tanpa terganggu praktik penyalahgunaan. []
Redaksi 01