MUI mendesak pemerintah dan DPR segera membahas RUU Penyadapan untuk memperjelas batas kewenangan, memperkuat pengawasan, dan mencegah penyalahgunaan praktik penyadapan.
JAKARTA – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena dinilai memperlihatkan pentingnya aturan yang tegas mengenai kewenangan penyadapan di Indonesia. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) didesak segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memberikan kepastian hukum.
Desakan tersebut disampaikan MUI dalam dialog kebangsaan yang digelar Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) MUI secara daring di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Forum bertajuk “Penyadapan Presiden: Antara Lawful Interception dan Masa Depan Ormas dan Negara Indonesia” itu membahas dampak penyadapan ilegal terhadap kehidupan bernegara dan organisasi masyarakat, sebagaimana diberitakan MUI Digital, Jumat, (13/11/2026).
Ketua MUI Bidang Hukum Wahidudin Adam menilai praktik penyadapan tanpa izin pengadilan berpotensi menimbulkan keresahan dan melanggar hukum. Ia mempertanyakan dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk MUI, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.
“Hal ini jelas akan membuat resah dan melanggar hukum,” kata dia.
Menurut Wahidudin, regulasi khusus diperlukan agar pelaksanaan penyadapan memiliki batas kewenangan dan mekanisme pengawasan yang jelas. Ia juga menyebut kebutuhan pembentukan RUU Penyadapan berkaitan dengan perintah dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pandangan serupa disampaikan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Ia mengingatkan bahwa praktik penyadapan terhadap pemimpin negara bukan fenomena baru. Reza menyinggung sejumlah peristiwa dalam sejarah, mulai dari dugaan penyadapan yang dilakukan DN Aidit terhadap Presiden Soekarno pada 1965, penyadapan terhadap Presiden B.J. Habibie dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh Australia, hingga kasus yang kini menyeret nama Presiden Prabowo.
“Realitas ini jelas menegaskan perlunya dibuat regulasi mengenai penyadapan,” kata dia.
Reza menilai dugaan penyadapan dalam kasus terbaru tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa. Ia menyebut kemungkinan adanya operasi intelijen gelap sehingga menurutnya diperlukan langkah kontraintelijen untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat.
Sementara itu, ahli pidana Suparji menilai tindakan yang dikaitkan dengan Listyo Sigit Prabowo telah memenuhi unsur makar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia juga merujuk pada keputusan Komisi III DPR RI terkait perkara tersebut.
Suparji menegaskan pengungkapan pihak yang memberikan perintah kepada para pelaku menjadi bagian penting dalam penanganan kasus. Menurutnya, proses hukum harus dilakukan secara terbuka agar perkara tersebut tidak memunculkan dugaan sebagai bagian dari kepentingan politik.
“Jadi hukum makar harus ditegakkan seadil-adilnya dalam mengungkap kasus ini,” kata dia.
Berbagai pandangan dalam dialog tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penyadapan tidak hanya menyangkut keamanan, tetapi juga batas kewenangan lembaga, perlindungan hak privasi, dan kepastian hukum. Pembahasan RUU Penyadapan diharapkan dapat menghasilkan aturan yang mengatur syarat, prosedur, pengawasan, serta pertanggungjawaban setiap tindakan penyadapan agar tidak disalahgunakan. []
Redaksi 03