Meningkatnya ancaman serangan Houthi dan Iran mendorong Washington memerintahkan pegawai pemerintah non-darurat meninggalkan Arab Saudi serta memperingatkan warganya terhadap risiko keamanan dan gangguan penerbangan.
RIYADH – Pemerintah Amerika Serikat (AS) memerintahkan pegawai pemerintah non-darurat beserta anggota keluarga mereka meninggalkan Arab Saudi sejak 23 Oktober 2026 menyusul meningkatnya risiko keamanan akibat ancaman serangan bersenjata di kawasan Timur Tengah. Washington juga memperingatkan warganya agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan serangan rudal, gangguan penerbangan, hingga penutupan wilayah udara.
Peringatan tersebut disampaikan Misi AS di Arab Saudi melalui pemberitahuan keamanan yang diperbarui pada 13 November 2026 dan dipublikasikan Sabtu (14/11/2026). Dalam keterangannya, warga AS yang berada di seluruh wilayah Arab Saudi diminta meninjau kembali panduan perjalanan dan memperhatikan perkembangan situasi keamanan, sebagaimana dilansir Kedutaan Besar AS di Arab Saudi, Sabtu, (14/11/2026).
Pemerintah AS menyebut kelompok Houthi yang didukung Iran memiliki rekam jejak permusuhan terhadap Arab Saudi, termasuk serangan terhadap bandara sipil dan infrastruktur penting yang menyebabkan korban jiwa di kalangan warga sipil serta mengganggu perjalanan. Washington juga menyoroti upaya Iran menargetkan pejabat pemerintah AS di kawasan tersebut.
Risiko keamanan itu turut berdampak pada aktivitas penerbangan. Pegawai pemerintah AS yang masih bertugas di Arab Saudi diwajibkan memperoleh izin khusus dari Kepala Misi sebelum menggunakan bandara mana pun di negara tersebut. Pembatasan itu diberlakukan setelah serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap sejumlah bandara.
Warga AS juga diminta mengantisipasi kemungkinan pembatalan penerbangan, penutupan wilayah udara, dan perubahan jadwal perjalanan. Mereka disarankan memeriksa status penerbangan secara langsung kepada maskapai maupun pengelola bandara sebelum berangkat.
Sejumlah bandara di Arab Saudi masih beroperasi dengan pembatasan. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh mulai membuka kembali sebagian layanan sejak 23 Oktober untuk penerbangan domestik dan sejumlah penerbangan internasional yang dioperasikan maskapai nasional.
Sebagian kecil penerbangan yang biasanya beroperasi dari Riyadh dialihkan ke Bandara Internasional Pangeran Naif bin Abdulaziz di Qassim. Sementara itu, Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan Bandara Internasional King Fahd di Dammam masih mengalami sejumlah penundaan dan pembatalan.
Sebagai alternatif perjalanan, pemerintah AS menyebut transportasi darat dan kereta api dapat digunakan untuk perjalanan menuju atau dari Arab Saudi. Seluruh perlintasan perbatasan darat, termasuk Jembatan King Fahd menuju Bahrain, dilaporkan masih beroperasi. Bandara internasional di sejumlah negara tetangga, seperti Bahrain, Yordania, Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab, juga masih beroperasi berdasarkan informasi dalam peringatan tersebut.
Selain ancaman serangan, warga AS diingatkan agar mematuhi aturan keamanan setempat. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi memperingatkan bahwa dokumentasi dan penyebaran informasi mengenai penanggulangan serangan rudal maupun pesawat nirawak dapat berujung pada konsekuensi hukum.
“Merekam, menerbitkan, atau membagikan informasi terkait penanggulangan rudal dan drone, serta lokasi dampaknya, akan membuat Anda bertanggung jawab secara hukum.”
Peringatan itu juga menyebut sejumlah warga AS pernah ditahan karena melanggar ketentuan tersebut, termasuk mengambil gambar gedung pemerintah, bandara, dan lokasi yang terdampak serangan.
Pembatasan perjalanan bagi pegawai pemerintah AS juga mencakup larangan bepergian dalam radius 20 mil dari perbatasan Yaman tanpa izin yang berlaku. Perjalanan ke Provinsi Jizan, Asir, dan Najran serta kota Qatif, Yanbu, dan Taif juga memerlukan persetujuan khusus.
Di tengah situasi tersebut, layanan konsuler darurat AS tetap tersedia bagi warga negaranya. Washington meminta warganya menghindari demonstrasi dan kerumunan besar, menjauhi lokasi dengan konsentrasi aparat keamanan, mengikuti instruksi otoritas setempat, serta terus memantau informasi resmi.
Peringatan keamanan ini menunjukkan bahwa risiko konflik regional tidak hanya berdampak pada aktivitas militer, tetapi juga mobilitas masyarakat dan operasional transportasi. Warga AS yang berada di Arab Saudi diminta mempertimbangkan kembali perjalanan serta menyiapkan langkah keselamatan apabila situasi keamanan memburuk. []
Redaksi 03