DPR meminta pemerintah memastikan perlindungan konsuler bagi WNI berinisial AS yang ditangkap Ukraina sekaligus menelusuri kemungkinan penipuan dan perdagangan orang dalam proses perekrutannya ke militer Rusia.
JAKARTA – Penangkapan seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial AS oleh otoritas Ukraina menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terutama terkait kemungkinan adanya praktik perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang menyesatkan untuk bergabung dengan militer asing. Pemerintah diminta tidak hanya memastikan perlindungan hukum bagi AS, tetapi juga mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses perekrutannya.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kyiv segera memastikan kondisi AS serta memperoleh akses kekonsuleran. Pendampingan juga perlu diberikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Ukraina.
Permintaan tersebut disampaikan Dave pada Sabtu (14/11/2026), menyusul konfirmasi Kemlu mengenai penangkapan AS oleh otoritas Ukraina tiga hari sebelumnya, sebagaimana diwartakan Literasi Hukum Indonesia, Sabtu, (14/11/2026).
Selain memastikan keselamatan dan hak-hak AS, Dave mendorong pemerintah menelusuri bagaimana WNI tersebut bisa bergabung dengan militer Rusia. Penelusuran perlu memastikan apakah keputusan itu diambil secara sukarela atau terdapat unsur penipuan maupun Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Dave menyoroti sejumlah pola perekrutan yang patut didalami, mulai dari tawaran pekerjaan melalui media sosial dengan imbalan besar hingga penggunaan jaringan keluarga dan pertemanan. Pemerintah juga diminta menelusuri perekrut, perantara, serta kemungkinan aliran dana yang berkaitan dengan proses tersebut.
Namun, dugaan perdagangan orang dalam kasus AS belum dapat dipastikan. Keterangan Kemlu pada 11 November 2026 juga belum menyimpulkan apakah AS bergabung dengan militer Rusia atas kemauan sendiri atau menjadi korban penipuan.
Juru Bicara (Jubir) Kemlu Yvonne Mewengkang sebelumnya menyampaikan bahwa KBRI di Kyiv telah memperoleh informasi mengenai penangkapan AS. Perwakilan Indonesia kemudian meminta akses kekonsuleran kepada otoritas Ukraina untuk melakukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut.
Yvonne menyatakan Kemlu akan memastikan perlindungan terhadap AS sesuai hukum yang berlaku serta terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin keselamatannya.
Perkembangan lain disampaikan layanan bantuan Ukraina, Hochu zhit, yang berada di bawah dinas intelijen negara tersebut. Layanan itu menyebut telah berlangsung pertemuan antara otoritas Ukraina dan Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Ukraina, Arif Basalamah, terkait kasus AS.
Hochu zhit juga menyatakan Ukraina telah menyetujui pemberian akses kekonsuleran kepada pihak Indonesia. Meski demikian, tanggal pertemuan tidak disebutkan dan belum ada keterangan yang memastikan kunjungan konsuler kepada AS telah terlaksana.
Di tengah kasus tersebut, Kemlu mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati menerima tawaran pekerjaan di luar negeri, khususnya dari negara yang sedang dilanda konflik. Yvonne meminta calon pekerja memeriksa keabsahan perusahaan dan tawaran kerja, tidak mudah tergiur imbalan yang tidak wajar, serta tidak menandatangani kontrak yang isinya belum dipahami.
Penelusuran terhadap jalur perekrutan dan pemberian akses kekonsuleran menjadi langkah penting untuk memastikan hak AS tetap terlindungi. Pemerintah juga diharapkan dapat mengungkap kemungkinan adanya jaringan perekrutan yang membahayakan WNI agar kasus serupa tidak terulang. []
Redaksi 03