Polda Jawa Tengah mengungkap tujuh kasus pertambangan ilegal di lima kabupaten, menetapkan delapan tersangka, serta menyita 14 truk jungkit dan 10 alat berat.
JAWA TENGAH – Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) menyita 24 kendaraan dan alat berat dalam pengungkapan tujuh kasus pertambangan ilegal di lima kabupaten selama Oktober hingga November 2026. Penindakan tersebut juga mengungkap delapan orang tersangka yang diduga menjalankan aktivitas penambangan tanpa izin atau tetap beroperasi setelah izin pertambangannya berakhir.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah Roy Hardi Siahaan mengatakan, pengungkapan dilakukan oleh Polda Jateng bersama jajaran Kepolisian Resor (Polres) di sejumlah wilayah. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 14 truk jungkit (dump truck) dan 10 alat berat.
“Untuk perkara illegal mining, Polda dan Polres jajaran melakukan pengungkapan sebanyak tujuh perkara dengan mengamankan delapan tersangka. Barang bukti yang diamankan berupa 14 dump truk dan 10 alat berat,” kata Roy dalam konferensi pers di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng, Jumat (13/11/2026) malam, sebagaimana diberitakan Jatengnews, Sabtu, (14/11/2026).
Lima kabupaten yang menjadi lokasi pengungkapan perkara tersebut adalah Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap, dan Kendal. Sejumlah titik penindakan berada di Desa Magelem, Kecamatan Kaliwungu, Kendal; Dusun Gundongrejo, Sukoharjo; Desa Getasan, Semarang; Desa Karangjengkol, Cilacap; serta Desa Gemiring, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara.
Penyidik menemukan dua pola pelanggaran dalam kegiatan penambangan tersebut. Pertama, pelaku menggali tanah urug, pasir, batu, dan material tambang lainnya tanpa mengantongi izin yang sah. Kedua, terdapat kegiatan penambangan yang tetap berlangsung meskipun masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi telah berakhir.
“Modus yang kami identifikasi di antaranya melakukan penambangan tanah urug, pasir dan batu tanpa izin yang sah. Ada juga yang tetap melakukan penambangan meskipun masa berlaku IUP Operasi Produksinya telah berakhir,” jelasnya.
Dalam menjalankan kegiatan itu, para pelaku menggunakan ekskavator untuk menggali material tambang. Hasil galian kemudian diangkut menggunakan truk jungkit untuk diperjualbelikan. Polisi juga menemukan pola penambangan yang dilakukan pada malam hari dengan alat berat, kemudian dilanjutkan secara manual pada siang hari.
“Pelaku menggunakan alat berat ekskavator untuk menggali material, kemudian mengangkut dan menjual hasil tambang menggunakan dump truk. Ada pula aktivitas penambangan yang dilakukan pada malam hari menggunakan alat berat dan dilanjutkan secara manual pada siang hari,” ungkap Kapolda.
Material yang diperoleh dari kegiatan tersebut selanjutnya diperdagangkan tanpa izin atau dokumen perizinan yang sah untuk memperoleh keuntungan. Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana ketentuan yang berlaku. Mereka terancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.
Roy menegaskan, penindakan tidak hanya ditujukan untuk menegakkan hukum, tetapi juga mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan.
“Kami berkomitmen menindak tegas setiap penyalahgunaan BBM bersubsidi dan pertambangan ilegal, menegakkan hukum serta melindungi lingkungan demi masa depan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Ia mengajak masyarakat melaporkan kepada aparat apabila menemukan aktivitas penambangan tanpa izin di lingkungan masing-masing. Polda Jateng memastikan operasi penindakan akan berlanjut untuk mencegah praktik serupa sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam. []
Redaksi 01