Jaksa menuntut tujuh perusahaan Duta Palma Group membayar denda dan uang pengganti total Rp81,8 triliun serta meminta seluruh korporasi dibubarkan atas perkara korupsi dan pencucian uang dalam usaha perkebunan sawit ilegal.
RIAU – Tujuh perusahaan dalam kelompok usaha Duta Palma Group menghadapi tuntutan pembayaran denda dan uang pengganti dengan nilai keseluruhan mencapai Rp81,8 triliun. Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga meminta seluruh korporasi tersebut dibubarkan karena diyakini terlibat korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal pada 2004–2022.
Tuntutan tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Perkara itu menyeret tujuh perusahaan yang disebut berada di bawah kendali Surya Darmadi, yakni PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific.
Dalam tuntutannya, jaksa meminta setiap perusahaan membayar denda sebesar Rp100 miliar. Dengan demikian, total denda untuk tujuh korporasi mencapai Rp700 miliar.
Selain denda, jaksa menuntut pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan dan perekonomian negara sebesar Rp81,19 triliun. Jika digabungkan dengan denda, nilai keseluruhan tuntutan mencapai Rp81,89 triliun atau sekitar Rp81,8 triliun.
Jaksa juga meminta agar seluruh perusahaan dibubarkan sebagai pidana tambahan. Apabila harta benda yang berkaitan dengan para terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda, jaksa meminta penggantian berupa pidana kurungan selama 730 hari dengan memperhitungkan denda yang telah dibayarkan.
Sementara itu, apabila uang pengganti tidak dibayar, para terdakwa dituntut menjalani pidana kurungan selama dua tahun.
Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut kegiatan usaha yang dilakukan secara melawan hukum selama bertahun-tahun telah menimbulkan keresahan masyarakat, merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan.
Jaksa juga menilai perbuatan para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi. Adapun hal yang meringankan adalah para terdakwa belum pernah dihukum.
“Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum,” kata jaksa, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Kamis (19/11/2026).
Dari tujuh korporasi tersebut, tuntutan uang pengganti terbesar dibebankan kepada PT Palma Satu, PT Kencana Amal Tani, dan PT Banyu Bening Utama. Masing-masing dituntut membayar sekitar Rp21,39 triliun, Rp20,79 triliun, dan Rp17,54 triliun.
PT Seberida Subur dituntut membayar sekitar Rp12,95 triliun, sedangkan PT Panca Agro Lestari sekitar Rp8,51 triliun. Rincian tuntutan untuk PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific tidak dijabarkan secara terpisah dalam informasi yang disampaikan.
Dalam perkara ini, jaksa meyakini PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific melanggar ketentuan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Sementara itu, lima perusahaan lainnya juga dituntut atas dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain tindak pidana pencucian uang.
Besarnya tuntutan tersebut menempatkan perkara Duta Palma sebagai salah satu kasus korporasi dengan nilai tuntutan pengembalian kerugian negara yang sangat besar. Namun, seluruh tuntutan jaksa masih harus diuji dalam persidangan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. []
Redaksi 03

