Polres Sukabumi Kota menghentikan dugaan penambangan batu hijau tanpa izin di Gunung Walang, mengamankan tiga ekskavator dan sejumlah operator, serta menyelidiki potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp1,8 miliar.
SUKABUMI – Dugaan penambangan batu hijau tanpa izin di kawasan Gunung Walang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mulai diusut kepolisian setelah aktivitas yang diduga berlangsung selama hampir satu dekade dihentikan. Penindakan tersebut mengungkap penggunaan tiga alat berat dan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp1,8 miliar.
Kepolisian Resor (Polres) Sukabumi Kota mengamankan tiga unit alat berat jenis ekskavator, sejumlah operator, serta seorang pria berinisial AI (32) yang diduga berperan sebagai pengelola tambang. Penindakan dilakukan di kawasan Gunung Walang, Kampung Jatimekar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi.
Kapolres Sukabumi Kota Sentot Kunto Wibowo mengatakan, petugas mendapati ketiga alat berat tersebut sedang digunakan untuk aktivitas penambangan ketika melakukan pemeriksaan di lokasi. Polisi kemudian menghentikan kegiatan dan mengamankan pihak-pihak yang berada di area tambang untuk kepentingan penyelidikan.
“Petugas mendapati tiga unit excavator tengah beroperasi melakukan aktivitas penambangan di kawasan Gunung Walang. Selanjutnya, petugas menghentikan aktivitas tersebut dan mengamankan operator beserta alat berat yang digunakan,” ujar Sentot, Jumat (20/11/2026), sebagaimana diberitakan Sukabuminow, Sabtu (21/11/2026).
Hasil pemeriksaan awal menunjukkan aktivitas penambangan batu hijau tersebut diduga telah berlangsung sejak 2016. Material yang diperoleh dari kawasan perbukitan itu dipotong menjadi beberapa bagian sebelum dipasarkan sebagai bahan ornamen bangunan, termasuk untuk dinding rumah dan kolam renang.
Lamanya aktivitas tersebut menjadi salah satu aspek yang didalami penyidik. Kepolisian memperkirakan kegiatan penambangan tanpa izin itu telah menyebabkan kerugian negara sekitar Rp1,8 miliar. Sementara itu, nilai yang diperkirakan berhasil diselamatkan melalui penghentian kegiatan tersebut mencapai Rp12 miliar.
“Penambangan tanpa izin tersebut diperkirakan telah menimbulkan kerugian negara sekitar Rp1,8 miliar. Sementara itu, nilai kerugian yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp12 miliar,” kata Sentot.
Meski demikian, kedua angka tersebut masih merupakan perkiraan awal. Kepastian mengenai besaran kerugian negara maupun nilai yang berhasil diselamatkan masih memerlukan pendalaman dan penghitungan lebih lanjut dalam proses penyidikan.
Selain menelusuri dugaan pelanggaran perizinan, polisi juga mendalami pembagian peran pihak-pihak yang terlibat serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Pengusutan ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana kegiatan penambangan dapat berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang.
Sentot menegaskan, penghentian operasional tambang dan pengamanan alat berat bukan merupakan akhir dari penanganan perkara. Penyidik akan melanjutkan pemeriksaan berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang telah dikumpulkan.
“Kami menegaskan bahwa setiap aktivitas pertambangan harus memenuhi persyaratan dan perizinan yang telah ditentukan. Tidak boleh ada kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Dalam perkara tersebut, pihak yang diduga terlibat disangkakan melanggar Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar bagi pelaku penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.
Penanganan kasus Gunung Walang menjadi perhatian tidak hanya dari sisi penegakan hukum, tetapi juga pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Aktivitas pertambangan di kawasan perbukitan perlu memperhatikan ketentuan perizinan dan tanggung jawab terhadap lingkungan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.
Kepolisian berharap pengusutan perkara ini dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Namun, dugaan keterlibatan setiap pihak tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku dengan menjunjung asas praduga tak bersalah. []
Redaksi 30

