DPRD Kukar masih menunggu dokumen resmi rencana pinjaman melalui PT SMI sebelum menilai kebutuhan pembiayaan pembangunan di tengah potensi peningkatan APBD 2027.
ADVERTORIAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) belum menerima dokumen resmi rencana pinjaman daerah yang akan diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Kondisi tersebut membuat lembaga legislatif belum dapat membahas maupun menilai kelayakan rencana pembiayaan pembangunan daerah tersebut.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, pihaknya masih menunggu pengajuan resmi dari pemerintah daerah sebelum menentukan sikap terhadap rencana pinjaman tersebut. DPRD pada prinsipnya terbuka terhadap berbagai alternatif pembiayaan sepanjang diperlukan untuk kepentingan pembangunan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Silakan saja untuk kebaikan. Kalau memang itu dibutuhkan dan sesuai dengan semangat membangun daerah, kenapa tidak? Tetapi berkasnya belum ada sampai ke DPRD terkait dengan pinjaman SMI,” tuturnya di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (16/11/2026).
Menurut Ahmad Yani, keberadaan dokumen pengajuan menjadi penting agar DPRD dapat mempelajari kebutuhan, tujuan, dan dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam menggunakan pembiayaan melalui pinjaman.
Pembahasan mengenai alternatif pembiayaan tersebut muncul ketika DPRD Kukar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah melakukan penyesuaian proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD menemukan tambahan potensi penerimaan daerah sekitar Rp500 miliar yang sebelumnya belum diperhitungkan dalam dokumen perencanaan anggaran.
Tambahan penerimaan itu berasal dari sejumlah sektor pendapatan daerah dan dana transfer pemerintah pusat. Temuan tersebut membuka peluang peningkatan nilai APBD Kukar 2027 dari proyeksi awal Rp5,4 triliun menjadi sekitar Rp6 triliun.
“Ketika kita melakukan pembahasan dengan TAPD dan koreksi dari dinas terkait, ternyata ada tambahan pemasukan daerah yang harus diakomodasi sekitar Rp500 miliar. Sehingga nanti kita pastikan APBD kita bisa menembus Rp6 triliun lebih,” ujar Ahmad Yani.
Sebelumnya, DPRD Kukar telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dengan proyeksi anggaran sebesar Rp5,4 triliun.
Namun, pembahasan lanjutan bersama TAPD dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) menunjukkan adanya perubahan proyeksi penerimaan yang perlu dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan anggaran.
Ahmad Yani menilai perubahan tersebut harus diakomodasi melalui penyesuaian KUA dan PPAS sebelum pembahasan nota keuangan dilanjutkan. Langkah itu diperlukan agar penyusunan APBD 2027 menggunakan perhitungan pendapatan daerah yang telah diperbarui.
“Total nilainya juga lumayan besar karena ada sekitar Rp500 miliar. Jadi, APBD kita bisa saja menembus sekitar Rp6 triliun, bahkan lebih,” katanya.
Meski potensi tambahan penerimaan telah teridentifikasi, rincian sumber pendapatan dan besaran masing-masing komponen belum dijelaskan secara terperinci.
Karena itu, hasil pembahasan bersama TAPD masih perlu dituangkan dalam penyesuaian dokumen anggaran untuk memastikan proyeksi penerimaan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan belanja daerah.
Di tengah perubahan proyeksi pendapatan tersebut, rencana pinjaman melalui SMI menjadi salah satu persoalan pembiayaan yang masih menunggu kejelasan dari Pemkab Kukar.
DPRD Kukar berharap penyesuaian KUA dan PPAS 2027 dapat diselesaikan sebelum pembahasan anggaran berlanjut. Sementara itu, rencana pinjaman daerah masih memerlukan pengajuan dokumen resmi agar dapat dikaji berdasarkan kebutuhan pembangunan, kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. []
Penulis: Eko Sulistiyo | Penyunting: Agnes Wiguna

