DPRD Kukar Libatkan Kejaksaan, Perkuat Ketentuan Pidana dalam Raperda

DPRD Kukar Libatkan Kejaksaan, Perkuat Ketentuan Pidana dalam Raperda

Bagikan:

DPRD Kukar melibatkan kejaksaan dalam penyusunan ketentuan pidana dan mendorong peran Satpol PP untuk memastikan lima raperda yang ditargetkan rampung pada Desember 2026 dapat ditegakkan secara efektif.

ADVERTORIAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar untuk memperkuat perumusan ketentuan pidana dalam lima rancangan peraturan daerah (raperda) yang tengah difinalisasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan regulasi memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat ditegakkan secara efektif setelah diberlakukan.

Penguatan aspek penegakan hukum menjadi salah satu perhatian dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang berlangsung di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (16/11/2026). Forum tersebut juga membahas penyempurnaan substansi lima raperda yang ditargetkan rampung pada Desember 2026.

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, keterlibatan kejaksaan diperlukan untuk memastikan rumusan ketentuan pidana dalam perda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

“Kita minta Kejaksaan supaya ada penerapan perda yang berbasis hukum. Ketika ada pelanggaran, ada ketentuan pidananya. Rumusan-rumusan terkait pemidanaan ini lebih dipahami oleh teman-teman dari Kejaksaan,” katanya.

Menurut Ahmad Yani, penyusunan ketentuan pidana perlu mendapatkan perhatian sejak tahap pembahasan raperda. Hal itu penting untuk mencegah munculnya persoalan hukum ketika regulasi mulai diterapkan di masyarakat.

Selain melibatkan Kejari Kukar, DPRD Kukar juga mendorong keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam proses penyusunan regulasi. Instansi tersebut memiliki peran dalam penegakan perda, termasuk pengawasan dan penanganan pelanggaran sesuai kewenangannya.

Ahmad Yani menyoroti masih adanya perda yang telah disahkan, tetapi belum disertai pengawasan dan penegakan secara optimal. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Kukar agar pembentukan peraturan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian proses legislasi.

Keterlibatan Satpol PP sejak tahap pembahasan dinilai dapat membantu memastikan ketentuan dalam raperda memiliki mekanisme pelaksanaan yang jelas, termasuk pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penerapan sanksi.

Di sisi lain, DPRD Kukar juga membuka ruang partisipasi publik untuk menyempurnakan substansi kelima raperda sebelum memasuki tahap akhir pembahasan.

Ahmad Yani menyampaikan pentingnya masukan dari peserta forum agar rancangan regulasi yang disusun dapat menjawab kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat.

“Harapan kita, konsultasi publik ini bisa memberikan masukan, memberikan koreksi, dan menjadi ruang diskusi dalam rangka penyempurnaan raperda yang saat ini tinggal kita finalisasi,” ujar Ahmad Yani.

Kelima raperda tersebut juga diarahkan untuk mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) serta memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Setelah pembahasan di tingkat panitia khusus (pansus) selesai, rancangan regulasi akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjalani proses fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil fasilitasi tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum kelima raperda memasuki tahap persetujuan bersama dan penetapan menjadi perda.

DPRD Kukar menargetkan seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan pada Desember 2026. Melalui konsultasi publik serta pelibatan kejaksaan dan Satpol PP, kelima regulasi tersebut diharapkan tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan mendukung peningkatan PAD Kukar. []

Penulis: Eko Sulistiyo | Penyunting: Agnes Wiguna

Bagikan:
Advertorial DPRD Kukar