Baintelkam Usul Penyadapan Wajib Dicatat dan Diaudit

Baintelkam Usul Penyadapan Wajib Dicatat dan Diaudit

Bagikan:

Baintelkam Polri mengusulkan pencatatan permanen dan audit berkala terhadap aktivitas penyadapan untuk memastikan setiap tindakan memiliki dasar hukum, izin, serta batas waktu yang jelas.

JAKARTA – Penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum perlu diawasi melalui pencatatan yang tidak dapat dimanipulasi dan audit berkala. Mekanisme tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap tindakan penyadapan memiliki dasar hukum, izin, serta batas waktu yang jelas.

Usulan itu disampaikan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026), sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Selasa, (17/11/2026).

Dedy meminta setiap pihak yang menggunakan perangkat atau sarana penyadapan mencatat seluruh aktivitas secara terperinci. Catatan tersebut harus memuat identitas pihak yang memerintahkan, asal perintah, bentuk instruksi, hingga waktu dimulainya penyadapan.

“Memuat siapa yang memerintahkan asal perintahnya apa, kemudian tertulisnya seperti apa dan waktu dimulainya,” kata Dedy.

Menurut dia, dokumentasi penggunaan alat penyadapan juga harus mencantumkan dasar hukum dan batas waktu pelaksanaannya. Bahkan, pencatatan perlu dilakukan secara otomatis agar seluruh aktivitas dapat ditelusuri dan tidak mudah diubah ataupun dihapus.

“Ada dasarnya dan itu ada batasnya. Kalau di kami sekarang kami tetapkan satu bulan apa aja,” ujar Dedy.

Selain pencatatan, Dedy mengusulkan audit berkala untuk memastikan penggunaan perangkat penyadapan sesuai dengan izin yang dimiliki. Apabila ditemukan aktivitas penyadapan tanpa dasar tertulis yang sah, pihak yang melakukannya dapat terancam sanksi pidana.

“Ya ini memang disetujui menjadi usulan kami. Bila tidak ada dasarnya tertulis yang sah ini bisa diancam aturan pidana,” ucap Dedy.

Terkait mekanisme pengawasan, Dedy menyerahkan penentuan auditor kepada Komisi III DPR RI sebagai pihak yang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Namun, ia menekankan auditor harus memiliki izin, kemampuan teknis, serta memahami prosedur dan kepatuhan dalam penggunaan teknologi tersebut.

“Kami juga memohon karena ini ada sifat unsur kerahasiaan di dalamnya, jadi mungkin auditor diharapkan memiliki izin terkait hal ini kemampuan teknis serta menyasar kepatuhan dan prosedur baik catatan penggunaan,” ucap Dedy.

Usulan penguatan pengawasan itu muncul di tengah sorotan terhadap dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turut menyeret mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo.

Dalam perkembangan kasus tersebut, Kapolri Suyudi Ario Seto sebelumnya mengungkap dugaan penghapusan data hasil penyadapan oleh salah satu tersangka, Ahrie Sonta. Data yang diduga dihapus berupa rekaman suara (voice) dan catatan aktivitas (log), disertai pembubaran grup WhatsApp.

“Kelima, penghapusan data: Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU,” ungkap Suyudi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11).

Suyudi menyebut dugaan penghapusan tersebut menimbulkan kecurigaan personel bagian pemantauan hingga akhirnya dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Penerapan pencatatan yang transparan dan audit independen diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap kewenangan penyadapan. Dengan demikian, kerahasiaan kepentingan penegakan hukum tetap terjaga tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. []

Redaksi 03

Bagikan:
Hotnews Hukum Nasional