Polri Gelar Sidang Etik Eko Hadi dalam Kasus Penyadapan Prabowo

Polri Gelar Sidang Etik Eko Hadi dalam Kasus Penyadapan Prabowo

Bagikan:

Polri menggelar sidang etik terhadap Eko Hadi Santoso atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA – Sidang etik terhadap Eko Hadi Santoso menjadi bagian dari penanganan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026, dengan fokus pemeriksaan dugaan pelanggaran prosedur dan profesionalitas.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, persidangan itu merupakan mekanisme penegakan kode etik terhadap anggota kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran.

“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata dia kepada wartawan, Senin (16/11), sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Selasa, (17/11/2026).

Majelis sidang dipimpin Hendro Pandowo, mantan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum (Irjen Kemenkum), dengan Asisten Logistik (Aslog) Polri Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua. Tiga anggota lainnya terdiri atas Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Untung Widiatmoko, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortas Tipidkor) Polri Arie Ardian Rishadi, serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri Toni Ariadi Efendi.

Trunoyudo menjelaskan, dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada Eko mencakup penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal.

“Dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri,” tuturnya.

Dugaan tersebut disebut terjadi ketika Eko menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Kabagmon Robinopsnal) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Atas dugaan itu, Eko disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Trunoyudo menegaskan, proses pemeriksaan akan dilaksanakan dengan mengutamakan objektivitas dan pertanggungjawaban.

“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” ucap dia.

Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut turut menyeret sejumlah pejabat dan mantan pejabat kepolisian. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Slamet Uliandi.

Penyidik menduga aktivitas penyadapan tidak hanya menyasar Prabowo. Sejumlah pihak lain, termasuk menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat, juga disebut menjadi sasaran. Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP, dan/atau Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selain Slamet, tiga tersangka lainnya disebut telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Markas Komando (Mako) Korps Brigade Mobil (Brimob) Markas Besar (Mabes) Polri. Sebelumnya, Ahrie Sonta telah menjalani sidang etik dan dinyatakan terbukti melanggar kode etik profesi, sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Persidangan terhadap Eko menjadi salah satu tahapan penegakan etik di tengah proses hukum kasus dugaan penyadapan tersebut. Hasil sidang diharapkan memberikan kejelasan mengenai pertanggungjawaban etik sekaligus memperkuat akuntabilitas penanganan perkara di lingkungan Polri. []

Redaksi 03

Bagikan:
Hotnews Hukum Nasional