KPK mengungkap dugaan pungutan dan pemotongan berlapis dalam penyaluran dana hibah Jatim periode 2019–2022 yang disebut membuat anggaran untuk program masyarakat hanya tersisa 55 hingga 70 persen.
JAKARTA – Dana hibah untuk program masyarakat di Jawa Timur diduga hanya tersisa sekitar 55 hingga 70 persen dari anggaran awal setelah dipotong berbagai pungutan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pemotongan tersebut dalam perkara korupsi dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang menyeret mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) periode 2019–2024, Anwar Saddad, dan stafnya, Bagus Wahyudyono.
KPK menahan Bagus pada Senin, 16 November 2026. Ia diduga berperan mengoordinasikan pengajuan dana hibah sekaligus mengelola pungutan dari para koordinator lapangan (Korlap) yang mengurus usulan bantuan.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan Bagus ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
“Bahwa kemudian pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap 1 tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu Sdr. BGS selaku staf AS dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta,” kata Taufik dalam konferensi pers, Senin (16/11) malam, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Senin, (16/11/2026).
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, dugaan penyimpangan bermula ketika staf Sekretariat DPRD Jatim merekapitulasi alokasi dana hibah untuk masing-masing anggota dewan serta menghimpun usulan penerima bantuan.
Anwar diduga memperoleh alokasi dana hibah dengan total mencapai Rp291,5 miliar selama 2019–2022. Rinciannya, Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.
“Bahwa dari setiap kuota dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun 2019-2022 yang menjadi ‘jatah’ AS, dirinya mensyaratkan pemberian komitmen fee sebesar 15 persen sampai 20 persen terhadap para Koordinator Lapangan (Korlap) atau Anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antar Anggota DPRD,” kata Taufik.
Menurut penyidik, Korlap yang bersedia memenuhi permintaan tersebut kemudian membentuk Pokmas atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal permohonan dana hibah. Proposal itu selanjutnya disampaikan kepada anggota DPRD atau pihak yang mewakilinya.
Bagus diduga menjalankan sejumlah tugas dalam mekanisme tersebut. Di antaranya mengoordinasikan usulan pekerjaan, menjadi penghubung para Korlap, memeriksa kelengkapan proposal, serta mengumpulkan dan mengelola uang yang diduga berasal dari komitmen fee.
“Atas kesepakatan tersebut, para Korlap yang akan menerima dana hibah ‘jatah’ dari AS selanjutnya menyerahkan komitmen fee sebesar 20 persen sampai 25 persen,” ujarnya.
KPK mengungkapkan, penyerahan uang diduga dilakukan melalui tiga cara, yakni secara tunai langsung kepada Anwar, melalui Bagus secara tunai atau transfer, serta dengan membayar kebutuhan pribadi Anwar.
Dari dugaan penerimaan selama periode 2019–2022, total uang yang terkumpul disebut mencapai Rp41,7 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp40,5 miliar diduga diterima Anwar, sedangkan Bagus memperoleh bagian senilai Rp1,26 miliar.
Tak hanya pungutan pada tahap pengajuan, KPK juga menduga terjadi pemotongan lanjutan setelah dana hibah dicairkan kepada kelompok masyarakat.
“Bahwa dari total penerimaan dana hibah yang telah dicairkan pada setiap kelompok masyarakat, sebesar 20 persen sampai 30 persen ‘disunat lagi’ oleh para Korlap. Sehingga dana hibah yang betul-betul digunakan untuk program masyarakat hanya sekitar 55 persen sampai 70 persen dari anggaran awal,” kata Taufik.
Atas dugaan perbuatannya, Bagus dan Anwar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Penahanan Bagus menjadi salah satu tahapan penanganan perkara yang mengungkap dugaan penyimpangan berlapis dalam penyaluran dana hibah. KPK diharapkan dapat menelusuri aliran uang serta memastikan pertanggungjawaban pihak-pihak yang diduga terlibat agar anggaran bantuan masyarakat benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. []
Redaksi 03

