Bukan Tersangka Bisa Ikut Tersadap, Pasal KUHAP Diuji di MK

Bukan Tersangka Bisa Ikut Tersadap, Pasal KUHAP Diuji di MK

Bagikan:

Empat warga menggugat ketentuan penyadapan dalam KUHAP ke MK karena menilai aturan tersebut belum membatasi kewenangan penyidik dan berisiko merekam komunikasi pihak yang tidak terkait perkara.

JAKARTA – Potensi komunikasi pribadi warga ikut terekam ketika penyidik menyadap seseorang menjadi sorotan dalam gugatan terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru. Empat warga negara yang terdiri atas tiga advokat dan seorang mahasiswa meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memperjelas batas kewenangan penyadapan agar tidak merugikan orang yang tidak terkait dengan perkara pidana.

Permohonan uji materiil tersebut menyasar Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Para pemohon menilai ketentuan yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyadapan belum dilengkapi batasan dan mekanisme pengawasan yang memadai.

Keempat pemohon ialah Pardamean Sihombing, Eprina Manurung, Christian Adrianus Sihite, serta mahasiswa Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Jakarta pada Rabu, mereka mendalilkan ketentuan tersebut bertentangan dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2).

Christian Adrianus Sihite menilai penyadapan terhadap satu nomor telepon berpotensi menjangkau komunikasi orang lain yang berhubungan dengan pemilik nomor tersebut. Dengan demikian, pihak yang tidak berstatus tersangka dan tidak menjadi sasaran penyidikan juga berisiko ikut terekam.

“Penyadapan terhadap satu nomor selalu merangkap dua pihak, yaitu pemilik nomor yang disasar dan setiap orang yang berbicara dengannya. Oleh karena itu, para pemohon dapat ikut tersadap tanpa pernah menjadi tersangka,” kata Christian, sebagaimana dilansir Astakom, Jumat (20/11/2026).

Para pemohon juga mempersoalkan cakupan tindakan penyadapan yang dapat meliputi kegiatan mendengarkan, merekam, hingga mencatat transmisi informasi elektronik melalui jaringan kabel maupun nirkabel. Karena prosesnya bersifat rahasia dan KUHAP tidak mengatur kewajiban pemberitahuan kepada pihak yang komunikasinya disadap, warga dinilai tidak memiliki kepastian untuk mengetahui apakah privasinya telah terpantau penyidik.

Mereka menyebut potensi kerugian konstitusional tersebut muncul sejak ketentuan KUHAP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Dalam permohonannya, para pemohon menyatakan risiko itu bukan sekadar kekhawatiran tanpa dasar.

“Kerugian para pemohon bersifat aktual dan setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,” ujar mereka dalam persidangan.

Untuk memperkuat pengawasan, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 136 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa penyadapan harus diatur lebih lanjut melalui undang-undang khusus.

Mereka juga mengusulkan agar penyidik memperoleh izin ketua pengadilan negeri sebelum melakukan penyadapan. Dalam keadaan mendesak, penyadapan dapat dilakukan terlebih dahulu, tetapi persetujuan pengadilan harus diajukan paling lambat 1 x 24 jam.

Apabila pengadilan tidak memberikan persetujuan, tindakan penyadapan harus dihentikan. Para pemohon juga meminta agar rekaman yang dihasilkan dari penyadapan tanpa persetujuan tersebut dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, panel hakim konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah memberikan sejumlah catatan untuk penyempurnaan permohonan.

Guntur mengingatkan para pemohon agar menjelaskan secara konsisten hubungan antara kedudukan hukum mereka sebagai pihak yang mengajukan gugatan dan uraian alasan permohonan atau posita. Ia menilai terdapat bagian argumentasi yang perlu diperjelas, terutama mengenai persoalan penyadapan yang menjadi pokok gugatan.

“Saudara sepertinya ini mempersoalkan penyadapan, padahal di posita tidak mempersoalkan. Ini bisa terjadi kontradiksi. Diperjelas nanti, apakah benar-benar tidak mempersoalkan penyadapan? Berarti apa?” kata Guntur.

Sementara itu, Daniel meminta para pemohon memperkuat bukti mengenai potensi kerugian serta menjelaskan kaitan persoalan tersebut dengan profesi advokat yang dijalani tiga pemohon. Menurutnya, argumentasi itu diperlukan agar kepentingan hukum para pemohon dapat dipahami secara lebih meyakinkan oleh Mahkamah.

“Dari segi substansi ini menarik, tetapi perlu bagi para pemohon untuk membangun argumentasi dalam posita yang berkaitan dengan advokat, yang dapat meyakinkan Mahkamah,” ujar Daniel.

Pada akhir persidangan, Suhartoyo memberikan waktu 14 hari kepada para pemohon untuk memperbaiki berkas permohonan. Batas akhir penyerahan perbaikan ditetapkan pada Selasa, 1 Desember 2026.

Perbaikan tersebut menjadi tahap penting sebelum MK melanjutkan pemeriksaan perkara. Gugatan ini berpotensi menjadi ruang pengujian mengenai keseimbangan antara kebutuhan penyidik memperoleh informasi untuk kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak privasi warga negara. []

Redaksi 01

Bagikan:
Hotnews Hukum Nasional