Mahkamah Agung menegaskan keberhasilan Sistem Manajemen Anti Penyuapan bergantung pada komitmen moral aparatur, penguatan fungsi kepatuhan, dan pengawasan berkelanjutan di seluruh satuan kerja peradilan.
JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) meminta seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan peradilan menjaga komitmen pemberantasan korupsi melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara konsisten. Sertifikasi SMAP tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen administratif, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku aparatur dan pengawasan yang berjalan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawasan (Kabawas) MA, Muh. Djauhar Setyadi, saat menutup Rapat Pleno Sertifikasi SMAP Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Kegiatan yang berlangsung selama lima hari sejak 16 November itu menjadi forum evaluasi, verifikasi, dan penetapan hasil penilaian penerapan SMAP pada satker di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya.
Djauhar menilai keberhasilan sistem antipenyuapan sangat bergantung pada kesungguhan setiap satker membangun integritas. Menurutnya, penerapan SMAP tidak akan memberikan dampak berarti apabila hanya diperlakukan sebagai kewajiban administratif.
“SMAP hanya dapat berjalan dan membawa hasil apabila satuan kerja yang menerapkannya memiliki kemauan dan niat yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi. Tanpa niat dan komitmen moral tersebut, SMAP hanya akan menjadi beban administrasi dan pengumpulan dokumen semata,” tegas Kabawas di hadapan para peserta pleno.
Ia menjelaskan, penerapan sistem yang terstruktur melalui kepatuhan terhadap regulasi nasional dan ketentuan internal MA diharapkan menjadi perlindungan moral bagi aparatur peradilan. Dengan demikian, setiap pejabat dan pegawai dapat menjalankan tugas serta kewenangannya tanpa terlibat praktik penyuapan.
Setelah penetapan Berita Acara Pleno SMAP 2026, Djauhar menyampaikan empat arahan untuk memastikan sistem tersebut tetap berjalan. Pertama, seluruh satker diminta mempertahankan keberlanjutan SMAP melalui siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA), yakni perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan tindakan perbaikan. Sertifikasi, menurutnya, merupakan awal dari komitmen, bukan akhir proses pembenahan.
Kedua, Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) di setiap satker harus bekerja aktif, independen, dan tanggap dalam mengenali serta mengurangi risiko penyuapan, terutama pada titik-titik rawan pelayanan peradilan.
Ketiga, pimpinan dan atasan langsung diminta memperkuat pembinaan serta pengawasan terhadap bawahannya sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 8 Tahun 2016. Upaya tersebut juga harus disertai pembentukan budaya malu terhadap tindakan yang bertentangan dengan integritas.
Keempat, Badan Pengawasan (Bawas) MA akan melanjutkan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap satker yang status sertifikasinya ditangguhkan. Langkah ini ditujukan untuk memastikan standar integritas tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan.
Sebagaimana diberitakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Jumat (20/11/2026), penutupan rapat pleno tersebut turut dihadiri Sekretaris Badan Pengawasan, para Inspektur Wilayah, Hakim Tinggi, Hakim Yustisial, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Bawas MA.
Djauhar juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua dan Wakil Ketua Kelompok Kerja (Pokja) SMAP 2026, para koordinator tim pembangunan, tim penilaian, tim mystery shopping, tim sekretariat, panitia, serta aparatur Bawas MA yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan.
Melalui arahan tersebut, MA berharap penerapan SMAP tidak hanya menghasilkan sertifikasi, tetapi juga membentuk budaya kerja yang menjunjung kejujuran, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. []
Redaksi 01

