Cegah Perundungan, LBH Bapeksi Siapkan Pendampingan Korban di Sekolah

Cegah Perundungan, LBH Bapeksi Siapkan Pendampingan Korban di Sekolah

Bagikan:

LBH Bapeksi mengedukasi sekitar 250 pelajar dan santri di Bandung Barat mengenai pencegahan perundungan serta merencanakan pendampingan psikologis bagi korban.

JAWA BARAT  – Pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan perlu diperkuat melalui pemahaman hukum, keterlibatan orang tua, dan pendampingan terhadap korban. Untuk mendorong upaya tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Barisan Pejuang Demokrasi (Bapeksi) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar penyuluhan hukum bagi sekitar 250 peserta dari kalangan pelajar dan santri di SMA Mekarwangi Lembang, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Jalan Buniwangi, Desa Langensari, Kecamatan Lembang, itu mengangkat tema “Membangun Kesadaran Hukum, Mencegah Perundungan, dan Menjadikan Sekolah Aman bagi Anak”. Peserta berasal dari lingkungan sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), serta pesantren.

Ketua LBH Bapeksi KBB, Jelly Carlisya, mengatakan penyuluhan tersebut merupakan respons terhadap maraknya kasus perundungan di kalangan pelajar. Program itu dilaksanakan atas arahan Ketua Umum Bapeksi, TB Hasanudin, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan pendidikan.

“Maraknya bullying di kalangan pelajar membuat miris. Oleh karenanya sesuai arahan Ketua Umum Bapeksi, Mayjen (Purn) TB Hasanudin, pengurus LBH di KBB menggelar penyuluhan hukum anti-bullying ke kalangan pekajar,” kata Jelly saat ditemui di lokasi kegiatan, sebagaimana diberitakan iNews BandungRaya, Jumat (20/11/2026).

Jelly menilai penggunaan gawai dan media sosial, serta kurangnya pengawasan orang tua, menjadi sejumlah faktor yang perlu mendapat perhatian dalam pencegahan perundungan. Karena itu, LBH Bapeksi berencana melanjutkan program penyuluhan dan memperluas sasaran hingga pelajar sekolah dasar (SD).

Tidak hanya memberikan pemahaman hukum, pihaknya juga merencanakan pendampingan pemulihan psikologis bagi korban melalui kerja sama dengan psikiater. Langkah tersebut dinilai penting karena dampak perundungan dapat memengaruhi kondisi psikologis korban dalam jangka panjang.

“Kami ingin hadir aktif di tengah masyarakat membantu pemerintah, sebab pencegahan bullying perlu kolaborasi semua pihak dan dukungan orang tua dalam mengawasi perilaku anak,” tandasnya.

Penyuluhan tersebut menghadirkan pemateri dari sejumlah instansi, antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) KBB, Dinas Pendidikan KBB, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) KBB, serta jajaran Kepolisian Resor (Polres) Cimahi.

Perwakilan Polres Cimahi, Dwinika Agustin, menyampaikan materi mengenai pengertian perundungan, lokasi dan pihak yang terlibat, langkah pencegahan, hingga ketentuan pidana. Ia menjelaskan bahwa tindakan perundungan dapat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2).

“Ketika ada insiden perundungan, pertama kami sarankan agar diupayakan melalui mediasi dan penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah hukum, khususnya bagi anak yang di bawah umur,” jelasnya.

Pembina Yayasan Mekarwangi, Ayi Enoh, menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, penyuluhan dari pihak eksternal dapat menjadi pendekatan alternatif untuk menyampaikan pesan pencegahan perundungan kepada siswa.

Ia menyebut persoalan yang kerap muncul di sekolahnya antara lain ejekan secara lisan, seperti saling mengejek nama orang tua. Namun, persoalan tersebut selama ini ditangani guru Bimbingan dan Penyuluhan (BP) agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

“Jadi ini inisiatif yang bagus dari LBH Bapeksi, berharap program penyuluhan serupa dapat diperluas ke sekolah-sekolah lainnya secara lebih luas,” harapnya.

Guru Bidang Kesiswaan, Sopianti, juga menilai sosialisasi tersebut penting sebagai langkah antisipasi. Ia berharap siswa dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pergaulan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar lingkungan pendidikan.

Manfaat kegiatan turut dirasakan peserta. Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA Mekarwangi Lembang, Rendra Aprilianda (16), mengaku semakin memahami pentingnya menghindari perundungan, baik secara fisik maupun verbal.

Sementara itu, Ketua OSIS SMP, Muhamad Aditiya Nugraha (15), berencana menyampaikan kembali pesan pencegahan perundungan kepada teman-temannya, termasuk mengingatkan pentingnya berhati-hati saat menggunakan media sosial.

“Denger penjelasan dari nara sumber kita jadi tahu dampak buruk bullying, makanya jadi lebih hati-hati,” imbuhnya.

Melalui kegiatan tersebut, LBH Bapeksi berharap edukasi hukum dan pendampingan dapat menjangkau lebih banyak sekolah. Kolaborasi antara lembaga pendidikan, orang tua, pemerintah, dan aparat penegak hukum diharapkan mampu membangun lingkungan belajar yang aman serta mencegah perundungan sejak dini. []

Redaksi 01

Bagikan:
Berita Daerah Headlines Hukum