DPR Bela Aturan Izin Ketua MA untuk Tangkap Hakim di KUHAP 2025
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai ketentuan izin Ketua Mahkamah Agung (MA) dalam penangkapan dan penahanan hakim pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 diperlukan untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman dari potensi intervensi…







