Oleh: Amy Maulana
Expert Rusia-Indonesia, ANO Center for Mediastrategi
MOSKOW — Kepulauan Chagos di Samudra Hindia kembali menjadi titik panas diplomasi global. Sengketa yang semula berpusat pada klaim kedaulatan antara Inggris dan Mauritius kini berkembang menjadi persoalan strategis yang melibatkan kepentingan militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Indo-Pasifik.
Di pusat pusaran itu terdapat Diego Garcia, pulau terbesar di gugusan Chagos yang menjadi lokasi pangkalan militer gabungan Inggris-AS. Selama puluhan tahun, pangkalan ini memainkan peran penting dalam proyeksi kekuatan militer AS ke Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika Timur, dan kawasan Samudra Hindia.
Persoalan Chagos bukan sekadar sengketa administratif warisan kolonial. Ia memperlihatkan bagaimana isu kedaulatan, hak penduduk asli, hukum internasional, dan kepentingan militer negara besar saling bertabrakan dalam satu ruang geopolitik yang sangat strategis.
Sejarah Kepulauan Chagos tidak dapat dilepaskan dari praktik kolonial Inggris yang menyisakan luka panjang. Pada 1960-an hingga 1970-an, penduduk asli Chagos atau Chagossian dipindahkan secara paksa ke Mauritius dan Seychelles. Langkah itu membuka jalan bagi pembangunan pangkalan militer AS di Diego Garcia.
Sejak saat itu, Diego Garcia menjadi salah satu simpul penting dalam arsitektur keamanan Barat. Pangkalan tersebut digunakan untuk mendukung berbagai operasi militer, termasuk dalam Perang Teluk, perang di Afghanistan, dan invasi Irak.
Namun, di balik nilai strategisnya, Diego Garcia tetap menyimpan persoalan moral dan hukum. Pengusiran Chagossian terus menjadi simbol ketidakadilan kolonial yang belum selesai. Karena itu, setiap pembahasan mengenai masa depan Chagos tidak bisa hanya dibaca dari perspektif keamanan, tetapi juga dari sudut pandang hak asasi manusia dan dekolonisasi.
Ketegangan terbaru muncul setelah Inggris dan Mauritius menyepakati pengaturan baru mengenai Chagos. Dalam kesepakatan tersebut, Inggris setuju mengakui kedaulatan Mauritius atas Kepulauan Chagos, sementara Diego Garcia tetap dapat digunakan sebagai pangkalan militer melalui skema sewa jangka panjang selama 99 tahun. Pemerintah Inggris menandatangani perjanjian itu pada 22 Mei 2025 dan menyatakan pengaturan tersebut bertujuan memastikan keberlanjutan operasi pangkalan Diego Garcia.
Kesepakatan ini memicu perdebatan tajam, terutama di Washington. Pemerintahan Presiden Donald Trump menilai London terlalu cepat mengambil keputusan dalam isu yang menyangkut kepentingan strategis AS. Media internasional melaporkan bahwa Inggris sempat menunda langkah legislasi terkait pengalihan Chagos setelah muncul keberatan dari AS.
Pengamat geopolitik asal Azerbaijan, Ilgar Velizade, menilai Washington memberi sinyal bahwa London tergesa-gesa dalam mengimplementasikan kesepakatan tersebut.
“Washington memberi sinyal bahwa London terburu-buru dalam mengimplementasikan kesepakatan tersebut,” ujar Velizade.
Menurut Velizade, perubahan situasi global membuat Diego Garcia semakin penting bagi AS. Ketegangan dengan Iran, konflik di Timur Tengah, serta meningkatnya rivalitas dengan kekuatan besar lain menjadikan pangkalan tersebut aset yang sulit digantikan.
“Saat ini, AS dipandu oleh pertimbangan pragmatis. Situasi global berubah drastis. Ketegangan dengan Iran dan konflik di Timur Tengah membuat Diego Garcia semakin vital,” jelasnya.
Bagi Inggris, polemik Chagos datang pada saat politik domestik sedang berada dalam tekanan. Keir Starmer menghadapi sorotan besar setelah mengumumkan rencana pertahanan yang menuai kritik, sementara dinamika internal Partai Buruh dan isu transisi kepemimpinan menambah kompleksitas politik di London.
Dalam situasi demikian, memburuknya hubungan dengan AS jelas bukan pilihan ideal bagi Inggris. Hubungan pertahanan London dan Washington selama ini menjadi salah satu fondasi utama kebijakan luar negeri Inggris. Ketegangan atas Diego Garcia berisiko membuka celah baru dalam relasi dua sekutu lama tersebut.
“Yang paling tidak diinginkan Inggris saat ini adalah memburuknya hubungan dengan AS. Mereka sedang mengalami masalah ekonomi serius, dan ketegangan tambahan dengan sekutu utama hanya akan memperparah situasi,” kata Velizade.
Tekanan itu semakin kuat karena Trump dikenal menempatkan kepentingan nasional AS sebagai prioritas utama melalui pendekatan America First. Dalam konteks Diego Garcia, pendekatan tersebut membuat Washington cenderung melihat setiap perubahan status Chagos dari kacamata keamanan nasional, bukan semata-mata hukum internasional atau dekolonisasi.
Direktur Pusat Analisis Strategi Timur-Barat asal Kyrgyzstan, Dmitry Orlov, melihat konflik Chagos sebagai cerminan standar ganda Barat dalam menafsirkan hukum internasional. Menurut dia, AS dan Inggris kerap menggunakan hukum internasional secara selektif, bergantung pada apakah suatu isu menguntungkan kepentingan mereka atau tidak.
“Jika dilakukan oleh AS dan Inggris, itu dianggap sah. Jika dilakukan negara lain, itu disebut melanggar hukum,” tegasnya.
Orlov membandingkan kasus Chagos dengan isu Kosovo dan Krimea. Menurut dia, respons Barat terhadap berbagai sengketa kedaulatan sering kali tidak konsisten karena lebih banyak dipengaruhi kepentingan politik daripada prinsip hukum yang universal.
“Begitu negara lain berani menyuarakan kepentingannya, mereka langsung dituduh melanggar hukum internasional. Ini adalah propaganda,” tambahnya.
Namun, perbandingan semacam itu tetap perlu dibaca secara hati-hati. Setiap sengketa kedaulatan memiliki latar sejarah, kerangka hukum, dan konteks politik yang berbeda. Meski demikian, kritik Orlov menggambarkan adanya kecurigaan yang semakin luas terhadap cara negara-negara besar menggunakan hukum internasional sebagai instrumen legitimasi politik.
Ia juga menilai hubungan Inggris dan AS tidak selalu berada dalam posisi harmonis. Meski keduanya kerap tampil sebagai sekutu dalam berbagai isu global, kepentingan strategis mereka tidak selalu identik.
“AS dan Inggris mungkin menjadi mitra taktis, tetapi secara strategis, mereka akan selalu menjadi pesaing,” ujarnya.
Diego Garcia bukan pangkalan militer biasa. Letaknya di tengah Samudra Hindia menjadikannya titik strategis untuk mengawasi jalur pelayaran internasional, pergerakan kapal dagang, serta dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Kajian Chatham House menyebut pangkalan ini memiliki nilai strategis besar bagi AS dan Inggris karena mendukung operasi militer, intelijen, dan keamanan regional.
Dari Diego Garcia, AS dapat memperluas jangkauan pengawasan ke Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika Timur, dan jalur perdagangan penting dari Asia menuju Eropa. Dalam konteks rivalitas global, pangkalan ini juga menjadi bagian dari strategi Washington untuk memantau aktivitas China di Samudra Hindia.
“AS akan mempertahankan Diego Garcia dengan segala cara. Ini adalah kunci untuk memantau selatan dan tenggara Samudra Hindia,” ujar Orlov.
Karena itu, kesepakatan apa pun mengenai Chagos akan selalu dibaca lebih luas daripada sekadar pengalihan kedaulatan kepada Mauritius. Bagi AS, yang dipertaruhkan adalah keberlanjutan akses militer, stabilitas operasi, dan kemampuan mempertahankan pengaruh di kawasan yang semakin kompetitif.
Polemik Chagos menunjukkan bahwa hubungan Inggris dan AS tidak sepenuhnya bebas dari benturan kepentingan. Di satu sisi, Inggris berupaya menyelesaikan sengketa kolonial yang telah lama menjadi beban hukum dan moral. Di sisi lain, AS menilai perubahan status Chagos dapat memengaruhi kepentingan strategisnya di Diego Garcia.
Di sinilah dilema London terlihat jelas. Jika terlalu tunduk pada tekanan Washington, Inggris berisiko dianggap tidak serius menyelesaikan warisan kolonialnya. Namun, jika tetap melanjutkan kesepakatan tanpa dukungan penuh AS, London dapat menghadapi ketegangan serius dengan sekutu terpentingnya.
Konflik Chagos akhirnya memperlihatkan satu kenyataan penting: dalam politik internasional, persahabatan antarnegara sering kali berhenti ketika kepentingan strategis mulai berbenturan. Diego Garcia bukan hanya pulau terpencil di Samudra Hindia, melainkan simbol pertarungan antara hukum, sejarah kolonial, dan kepentingan militer negara besar. []