Karang Taruna Kabupaten Bogor membentuk LKBH sebagai wadah pendampingan masyarakat dengan melibatkan hampir 2.000 kader hasil Sekolah Advokasi yang tersebar di 40 kecamatan.
JAWA BARAT – Karang Taruna Kabupaten Bogor membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) untuk memperluas pendampingan masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum, administrasi pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak. Lembaga ini menjadi wadah resmi bagi hampir 2.000 kader yang telah mengikuti Sekolah Advokasi di 40 kecamatan.
Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor Heri Gunawan mengatakan, pembentukan LKBH merupakan tindak lanjut dari program Sekolah Advokasi yang dirancang agar pengetahuan para kader dapat dimanfaatkan secara langsung untuk membantu warga.
“Ini sebagai wadah atau legitimasi bahwa sekolah advokasi berjalan memang untuk kepentingan masyarakat. Para kader yang sudah dilatih memiliki lembaga resmi untuk menolong dan mengadvokasi warga,” kata Heri di Cibinong, sebagaimana diberitakan Antara, Sabtu, (15/11/2026).
Menurut Heri, persoalan yang dihadapi masyarakat tidak selalu membutuhkan proses hukum yang rumit. Sebagian warga justru terkendala karena kurang memahami prosedur administrasi dan mekanisme memperoleh layanan pemerintah.
Melalui Sekolah Advokasi, Karang Taruna telah membekali kader dengan pengetahuan mengenai hukum, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak. Pembekalan tersebut melibatkan sejumlah praktisi yang memberikan pemahaman dan keterampilan pendampingan agar kader mampu membantu warga di lingkungan masing-masing.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pemahaman masyarakat mengenai akses pelayanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) yang disediakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Program tersebut bertujuan memperluas jaminan pelayanan kesehatan, termasuk memberikan kemudahan akses menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) sesuai ketentuan yang berlaku.
Heri menilai, kader yang telah mengikuti pelatihan dapat berperan menjembatani kesenjangan informasi antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Pendampingan diharapkan membantu warga memahami persyaratan, prosedur, serta jalur penyelesaian ketika menghadapi kendala birokrasi.
Selain bidang kesehatan, kader juga dipersiapkan memberikan pendampingan awal terhadap persoalan pendidikan, hukum, dan perlindungan perempuan serta anak. Apabila persoalan membutuhkan penanganan lebih lanjut, kader dapat membantu mengarahkan masyarakat kepada lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan.
Pembentukan LKBH sekaligus memperluas peran organisasi kepemudaan tersebut. Karang Taruna tidak hanya diharapkan menjalankan kegiatan sosial dan kepemudaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman hukum dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.
“Kami berharap seluruh kader yang sudah dilatih di sekolah advokasi bisa menjadi kader yang benar-benar dirasakan keberadaannya bagi masyarakat,” kata Heri.
Keberadaan LKBH diharapkan membuat pendampingan masyarakat lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan dukungan kader yang tersebar di 40 kecamatan, warga diharapkan memperoleh informasi dan bantuan awal ketika menghadapi persoalan sosial maupun kesulitan mengakses pelayanan pemerintah. []
Redaksi 01

