BEIRUT – Upaya penghentian konflik di Lebanon menghadapi tantangan serius setelah Hizbullah secara terbuka menolak kesepakatan gencatan senjata yang telah disetujui pemerintah Lebanon dan Israel. Sikap kelompok bersenjata tersebut memunculkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan kesepakatan damai sekaligus meningkatkan risiko berlanjutnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Penolakan itu disampaikan Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, pada Kamis (04/06/2026). Menurutnya, proposal yang dimediasi Amerika Serikat tersebut tidak memberikan jaminan keamanan bagi Lebanon dan justru dianggap merugikan kepentingan rakyat negara itu.
“Kami menyerukan kepada para pejabat untuk mengakhiri lelucon dan penghinaan yang disebut negosiasi langsung ini,” katanya, sebagaimana dilansir Cnbc Indonesia, Jumat, (05/06/2026).
Qassem menegaskan Hizbullah hanya akan menerima penghentian perang secara menyeluruh yang dibarengi dengan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Lebanon. Ia juga memperingatkan bahwa keamanan wilayah utara Israel tidak akan terjamin selama serangan terhadap desa-desa di Lebanon masih berlangsung.
Penolakan tersebut bertolak belakang dengan kesepakatan yang diumumkan pemerintah Lebanon dan Israel pada awal pekan. Kedua pihak sebelumnya menyepakati penghentian permusuhan yang telah berlangsung selama beberapa bulan dengan sejumlah syarat, termasuk penghentian serangan Hizbullah serta penarikan pasukannya ke utara Sungai Litani.
Namun, implementasi kesepakatan menghadapi hambatan karena Hizbullah tidak terlibat langsung dalam proses perundingan. Pemerintah Lebanon memilih menjalankan negosiasi tanpa melibatkan kelompok tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kendali negara dan mengurangi peran kelompok bersenjata non-negara.
Perdana Menteri Lebanon (PM) Lebanon, Nawaf Salam, mengingatkan bahwa pihak yang menghambat proses gencatan senjata harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.
“Jalur negosiasi yang kami pilih adalah jalan tercepat dan paling sedikit biayanya bagi Lebanon, rakyat Lebanon, wilayah selatan, dan para penduduknya,” kata Salam.
Menurut Salam, pendekatan diplomatik menjadi pilihan yang lebih menguntungkan dibandingkan melanjutkan konflik yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di berbagai wilayah.
Perkembangan terbaru ini juga berpotensi memengaruhi pengaturan keamanan yang sebelumnya telah berlaku sejak gencatan senjata pada 17 April 2026. Dalam pengaturan tersebut, Amerika Serikat membatasi ruang gerak Israel untuk menyerang Beirut sebagai imbalan atas penghentian serangan Hizbullah ke wilayah utara Israel.
Di sisi lain, Iran turut memberikan dukungan terhadap sikap Hizbullah. Komandan Pasukan Quds dari Korps Garda Revolusi Islam (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) Iran, Esmail Qaani, menegaskan dukungan terhadap kelompok tersebut merupakan bagian dari kepentingan bersama.
“Mendukung perlawanan di Lebanon adalah kewajiban kita semua, dan menyingkirkan Israel dari kawasan adalah tujuan yang dapat dicapai oleh umat Muslim,” ujarnya.
Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa isu Lebanon tidak dapat dipisahkan dari setiap pembahasan gencatan senjata maupun kesepakatan damai yang sedang dinegosiasikan.
Sementara itu, situasi di lapangan masih diwarnai aksi militer. Israel dilaporkan melancarkan serangan udara ke wilayah Nabatieh dan Lembah Bekaa yang menyebabkan empat orang tewas. Hizbullah juga mengklaim telah menyerang pasukan Israel di Desa Qantara, Lebanon selatan.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan negaranya akan tetap mempertahankan kebebasan melakukan operasi militer jika dianggap perlu untuk melindungi wilayahnya. Israel juga menegaskan akan mempertahankan keberadaan pasukannya di sebagian wilayah Lebanon selatan sebagai zona penyangga keamanan.
Di tengah ketegangan tersebut, Lebanon dan Israel menyepakati pembentukan zona percontohan yang akan berada di bawah kendali penuh Angkatan Bersenjata Lebanon tanpa kehadiran kelompok bersenjata non-negara. Presiden Lebanon, Joseph Aoun, mengusulkan kawasan sekitar Beaufort Castle sebagai lokasi pertama penerapan skema tersebut.
Perbedaan sikap antara pemerintah Lebanon dan Hizbullah kini menjadi faktor krusial yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi gencatan senjata. Jika tidak tercapai kesepahaman di antara para pihak yang terlibat, peluang terciptanya stabilitas jangka panjang di Lebanon dan kawasan Timur Tengah masih menghadapi tantangan besar. []
Redaksi05