BNPB mencatat ribuan warga mengungsi akibat banjir di Aceh, lebih dari 57 ribu jiwa terdampak kekeringan di Boyolali, sementara penanganan kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan.
JAKARTA – Ancaman bencana hidrometeorologi menunjukkan kondisi berbeda di sejumlah wilayah Indonesia. Ketika banjir berdampak pada 18.158 warga Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, kekeringan justru memengaruhi kehidupan 57.311 warga Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah (Jateng). Pada saat bersamaan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih memerlukan penanganan di sejumlah wilayah Kalimantan.
Perbedaan kondisi tersebut tergambar dalam laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) untuk periode Sabtu (14/11/2026) pukul 07.00 hingga Minggu (15/11/2026) pukul 07.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).
Di tengah meningkatnya kebutuhan penanganan banjir dan evakuasi warga, pemerintah daerah di sejumlah wilayah lainnya harus mengerahkan bantuan air bersih serta melakukan pemadaman kebakaran lahan.
Kondisi kekeringan paling menonjol dalam laporan tersebut terjadi di Kabupaten Boyolali, Jateng. Sebanyak 12.022 kepala keluarga (KK) atau 57.311 jiwa yang tersebar di 13 kecamatan terdampak kekurangan air bersih.
Untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boyolali menyalurkan delapan tangki air bersih dengan volume keseluruhan 38.000 liter. Bantuan tersebut menjangkau 292 KK atau 1.412 jiwa.
Kekeringan juga terjadi di Kabupaten Temanggung, Jateng, dengan jumlah warga terdampak mencapai 6.094 jiwa dari 1.759 KK. Mereka tersebar di delapan kecamatan, yakni Kranggan, Tembarak, Jumo, Kaloran, Ngadirejo, Kedu, Gemawang, dan Bulu.
Pada Sabtu (14/11/2026), BPBD Temanggung mendistribusikan lima tangki air bersih dengan total volume 25.000 liter untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air.
Berbeda dengan kondisi di Jateng, sejumlah wilayah Aceh masih menghadapi banjir akibat tingginya curah hujan dan luapan sungai.
Di Kabupaten Aceh Tamiang, banjir melanda delapan kecamatan dan berdampak pada 5.785 KK atau 18.158 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.423 KK atau 5.088 jiwa terpaksa mengungsi.
Bencana tersebut juga menyebabkan sekitar 885 rumah terendam, 158 hektare sawah terdampak, serta enam titik atau ruas jalan di Kecamatan Tenggulun terputus atau tidak dapat dilalui.
Delapan kecamatan terdampak meliputi Tenggulun, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Kota Kuala Simpang, Karang Baru, Rantau, Bendahara, dan Seruway.
Sementara itu, banjir di Kota Subulussalam terjadi setelah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi memicu luapan Sungai Lae Souraya dan Sungai Rikit sejak Kamis (12/11/2026).
Banjir tersebut berdampak pada 1.897 KK atau 7.703 jiwa, dengan 278 warga mengungsi. Sekitar 654 rumah turut terdampak, sedangkan ketinggian genangan hingga Sabtu (14/11/2026) masih berkisar 30–100 sentimeter.
Pemerintah Kota (Pemkot) Subulussalam telah menetapkan status tanggap darurat banjir dan tanah longsor sejak 6 hingga 19 November 2026.
Di Kabupaten Aceh Tenggara, banjir berdampak pada 1.697 jiwa dan merusak sejumlah fasilitas, termasuk lahan pertanian, jalan, pasar, serta jembatan. Sementara itu, banjir di Aceh Singkil menyebabkan 124 warga terdampak dan mengganggu sejumlah akses jalan.
Penanganan banjir di berbagai wilayah Aceh dilakukan melalui pendataan kerusakan, evakuasi warga, pemantauan ketinggian air, serta pembersihan material yang menghambat aliran sungai.
Selain banjir dan kekeringan, kebakaran lahan masih menjadi ancaman serius di Kalimantan Tengah (Kalteng). Hingga Sabtu (14/11/2026), area karhutla yang memerlukan penanganan mencapai sekitar 272,09 hektare pada 26 titik api.
Petugas berhasil menangani sekitar 17,2 hektare di lima titik. Namun, masih terdapat sekitar 254,89 hektare pada 21 titik yang memerlukan penanganan lanjutan, termasuk di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.
Di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), tim satuan tugas (satgas) darat berhasil memadamkan karhutla seluas sekitar 2,33 hektare pada empat titik api di Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Kualitas udara di sejumlah wilayah Kaltim berdasarkan pengukuran konsentrasi partikel halus berdiameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil (PM2,5) terpantau berada pada kategori sedang, meskipun terdapat lokasi dengan kualitas udara tidak sehat.
Sementara itu, pemadaman karhutla juga dilakukan di Kalimantan Selatan (Kalsel), Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), serta Sulawesi Tengah (Sulteng).
Di Sumsel, petugas masih harus menangani sekitar 24 hektare lahan terbakar pada tujuh titik. BNPB turut mendukung operasi modifikasi cuaca menggunakan pesawat CASA A-2104 dengan bahan semai natrium klorida (NaCl) sebanyak 800 kilogram di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Ancaman bencana lainnya muncul akibat cuaca ekstrem di Provinsi Jawa Barat (Jabar). Di Kabupaten Bandung Barat, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sekitar 588 rumah terdampak kerusakan, dengan dua orang mengalami luka ringan dan satu orang luka berat.
Di Kabupaten Tasikmalaya, Jabar, tanah longsor akibat hujan berintensitas tinggi menyebabkan 34 warga terdampak. Sebanyak lima KK harus mengungsi ke rumah kerabat, sementara kerusakan juga terjadi pada satu jembatan dan 12 akses jalan.
Rangkaian kejadian tersebut memperlihatkan tantangan penanganan bencana yang berlangsung bersamaan di berbagai wilayah, sebagaimana dilansir Bnpb, Minggu, (15/11/2026). Pemerintah daerah harus menghadapi kebutuhan yang berbeda, mulai dari penyelamatan warga, pemenuhan kebutuhan air bersih, pemulihan akses transportasi, hingga pengendalian kebakaran lahan.
BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi banjir, tanah longsor, serta cuaca ekstrem. Warga yang tinggal di bantaran sungai dan kawasan rawan longsor diminta terus memantau informasi cuaca dan tidak memaksakan diri melintasi genangan maupun jalan yang terdampak bencana.
Perbedaan ancaman bencana antardaerah menunjukkan pentingnya kesiapan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Koordinasi lintas instansi, distribusi bantuan secara tepat sasaran, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting untuk mengurangi dampak bencana sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan warga. []
Redaksi

