Komisioner KPU Palangka Raya Diperiksa, Tersangka Belum Ditetapkan

Komisioner KPU Palangka Raya Diperiksa, Tersangka Belum Ditetapkan

Bagikan:

Kejari Palangka Raya masih menunggu audit BPKP untuk memperjelas kerugian negara dalam penyidikan dugaan korupsi di KPU yang sementara ditaksir mencapai Rp500 juta hingga Rp600 juta.

PALANGKA RAYA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), belum menetapkan tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya, meskipun seluruh komisioner dan sejumlah pihak terkait telah dimintai keterangan. Penyidik masih menunggu hasil audit kerugian keuangan negara yang sementara diperkirakan mencapai Rp500 juta hingga Rp600 juta.

Belum adanya penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan proses penghitungan kerugian negara yang masih berlangsung di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Palangka Raya, Hadiarto, menjelaskan bahwa penyidik telah menemukan indikasi penyimpangan dalam sejumlah kegiatan di lingkungan penyelenggara pemilihan umum tersebut.

Dugaan penyimpangan itu berkaitan dengan praktik penggelembungan harga (markup) dan penerimaan uang pengembalian (cashback) dari sejumlah kegiatan yang sedang diperiksa.

“Temuan kita terkait adanya dugaan cashback dan markup untuk kegiatan itu berkisar di angka 500 sampai 600 juta rupiah,” ujar Hadiarto, sebagaimana diberitakan Prokalteng, Sabtu, (14/11/2026).

Menurut Hadiarto, nilai tersebut masih merupakan perkiraan sementara berdasarkan hasil penyidikan. Jumlah kerugian negara belum dapat dipastikan karena masih memerlukan penghitungan oleh instansi yang berwenang.

Kejari Palangka Raya telah mengajukan permohonan audit kepada BPKP untuk memperoleh hasil penghitungan kerugian negara yang dapat digunakan dalam proses penanganan perkara.

“Kami sudah mengajukan permohonan audit ke BPKP. Prosesnya masih berjalan sambil kami melakukan koordinasi terkait perhitungan kerugian negara tersebut,” tambah Hadiarto.

Pemeriksaan terhadap seluruh komisioner KPU Kota Palangka Raya menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan keterangan mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Hadiarto juga mengisyaratkan bahwa penyidikan mengarah pada kemungkinan keterlibatan pihak internal KPU. Namun, hingga keterangan tersebut disampaikan, belum terdapat pihak yang secara resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Kondisi itu menunjukkan bahwa proses penyidikan masih berada pada tahap pendalaman dan pelengkapan alat bukti sebelum penyidik mengambil keputusan mengenai pihak yang harus mempertanggungjawabkan dugaan tindak pidana tersebut.

Kejari Palangka Raya menargetkan penetapan tersangka dapat dilakukan sebelum berakhirnya 2026. Meski demikian, target tersebut belum dapat dipastikan karena penyidik masih harus berkoordinasi dengan BPKP.

“Tahun ini kita targetkan, tapi kami belum bisa memastikan karena sangat bergantung dengan proses koordinasi bersama instansi lain,” pungkasnya.

Penanganan perkara ini masih memerlukan kepastian mengenai nilai kerugian negara, bentuk penyimpangan yang terjadi, serta pihak yang diduga bertanggung jawab. Hasil audit BPKP diharapkan dapat memperjelas aspek kerugian keuangan negara dan mendukung kelanjutan proses penyidikan.

Kejelasan perkembangan perkara juga penting untuk memastikan dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan penyelenggara pemilu ditangani secara transparan, akuntabel, dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. []

Redaksi

Bagikan:
Hotnews Korupsi