Iran Tegas Tolak Kesepakatan dengan AS Tanpa Jaminan Hak Rakyat

Iran Tegas Tolak Kesepakatan dengan AS Tanpa Jaminan Hak Rakyat

Bagikan:

TEHERAN – Iran menegaskan tidak akan menyepakati perjanjian apa pun dengan Amerika Serikat (AS) tanpa adanya jaminan nyata yang melindungi hak-hak rakyatnya. Sikap tersebut disampaikan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, di tengah munculnya proposal baru dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang disebut memuat persyaratan lebih ketat dalam proses negosiasi kedua negara.

Dalam sidang parlemen virtual yang digelar Minggu (31/05/2026), Ghalibaf menekankan bahwa Teheran tidak lagi menjadikan janji politik sebagai dasar kepercayaan dalam hubungan dengan Washington. Menurutnya, Iran hanya akan mempertimbangkan hasil konkret sebelum menjalankan komitmen apa pun dalam sebuah kesepakatan.

“Tidak ada kepercayaan pada kata-kata dan janji musuh,” kata Ghalibaf setelah mengucapkan sumpah sebagai ketua parlemen yang terpilih kembali, sebagaimana dilansir Al Jazeera, Minggu (31/05/2026).

“Satu-satunya tolok ukur kami adalah mencapai hasil nyata sebelum kami memenuhi komitmen kami sebagai imbalannya,” sambungnya.

Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah media di AS melaporkan bahwa pemerintahan Trump telah mengirimkan kerangka kerja negosiasi baru kepada Iran. Proposal itu disebut memiliki syarat yang lebih ketat dibandingkan tawaran sebelumnya, meski rincian perubahan yang dimaksud belum diungkap secara terbuka.

Trump menyatakan bahwa fokus utama Washington dalam setiap kesepakatan adalah memastikan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir. Selain itu, AS juga menginginkan akses pelayaran yang lebih terbuka di Selat Hormuz serta kejelasan mengenai penanganan material nuklir yang dimiliki Iran.

“Satu-satunya jaminan yang harus saya miliki adalah tidak akan ada senjata nuklir. Mereka telah menyetujuinya, dan itu sangat menarik,” ujar Trump dalam wawancara pada Sabtu (30/05/2026).

Perbedaan prioritas antara kedua negara dinilai masih menjadi hambatan utama dalam perundingan. Iran sebelumnya meminta pencairan aset yang dibekukan senilai 12 miliar dolar AS atau sekitar Rp213 triliun sebelum memasuki pembahasan lebih mendalam terkait program nuklirnya.

Teheran juga menolak pernyataan Trump yang menyebut uranium hasil pengayaan milik Iran akan dihancurkan. Di sisi lain, Iran bersikeras agar Lebanon dilibatkan dalam setiap upaya penyelesaian konflik kawasan yang masih berlangsung.

Dengan masih adanya perbedaan pandangan mengenai syarat dan prioritas negosiasi, proses perundingan antara Iran dan AS diperkirakan berlanjut dalam beberapa hari ke depan sebelum keputusan akhir dapat dicapai. []

Redaksi05

Bagikan:
Hotnews Internasional Perang