Kapolri menyebut satu tersangka berinisial SU menjalani penahanan rumah, sedangkan tiga tersangka lainnya ditahan di Rutan Mako Brimob dalam kasus dugaan penyadapan ilegal sepanjang 2025–2026.
JAKARTA – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret empat tersangka menunjukkan perbedaan status penahanan. Satu tersangka berinisial SU menjalani penahanan rumah, sedangkan tiga tersangka lainnya, LSP, AS, dan EH, ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Markas Komando (Mako) Brigade Mobil (Brimob), Depok, Jawa Barat.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Suyudi Ario Seto menjelaskan, SU ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026 dan mulai menjalani penahanan rumah pada 11 November 2026. Status tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Pada 5 November 2026, SU ditetapkan sebagai tersangka dan pada 11 November 2026 telah dilakukan penahanan rumah,” kata Suyudi.
Sementara itu, masa penahanan tiga tersangka lainnya memiliki batas waktu berbeda. LSP ditahan hingga 23 November 2026, EH sampai 22 November 2026, dan AS hingga 21 November 2026.
Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Suhermanto menyampaikan bahwa SU belum ditahan karena sedang dalam kondisi sakit.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik yang disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden Prabowo Subianto, pejabat di lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR RI, pengurus partai politik, tokoh politik, gubernur, kepala kepolisian daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.
Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan, LSP diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan sasaran penyadapan, baik secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp. LSP juga disebut menerima hasil akhir penyadapan.
SU diduga memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil pemantauan, baik dalam bentuk laporan harian maupun analisis, kepada LSP.
Adapun EH diduga menerima perintah penyadapan dari SU yang disebut bersumber dari LSP. Persetujuan pelaksanaan kegiatan tersebut diduga diberikan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
Sementara itu, AS diduga meneruskan perintah LSP kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. AS juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada LSP, serta memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan dan pembubaran grup WhatsApp.
Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap para tersangka. Dugaan penyadapan dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Dugaan penghilangan data elektronik dikenakan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.
Selain itu, dugaan akses ilegal dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang disangkakan. Penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP mengenai dugaan penyertaan tindak pidana dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk melalui penyalahgunaan kekuasaan.
Perbedaan status penahanan keempat tersangka menjadi salah satu perkembangan dalam proses hukum kasus tersebut. Seluruh dugaan peran dan tindak pidana masih harus dibuktikan melalui proses peradilan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, sebagaimana diberitakan Antara, Kamis (12/11/2026). []
Redaksi 03