Pencabutan surat penyetaraan ijazah Gibran berdasarkan putusan MA memunculkan perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden dan kemungkinan konsekuensi konstitusional terhadap jabatannya.
JAKARTA – Pencabutan surat penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka memunculkan persoalan hukum baru terkait pemenuhan persyaratan pendidikan Wakil Presiden. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, konsekuensi terhadap jabatan Gibran tetap harus ditempatkan dalam kerangka ketentuan konstitusi.
Pencabutan itu dilakukan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026. Keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 tersebut mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 2019.
Yusril menjelaskan, pencabutan tersebut merupakan pelaksanaan putusan kasasi MA yang memenangkan gugatan Subhan Palal. Dengan keputusan itu, dokumen penyetaraan pendidikan Gibran tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
“Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026), sebagaimana diberitakan Kemenko, Kamis, (12/11/2026).
Menurut Yusril, pencabutan tersebut bukan sekadar tindakan administratif, melainkan kewajiban pejabat pemerintahan dalam menjalankan putusan pengadilan. Hal itu, kata dia, sejalan dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Ia juga menyebut tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mempertahankan keberlakuan surat penyetaraan yang telah dibatalkan melalui perkara tersebut. Dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), menurut Yusril, pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat tidak memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
“Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA,” kata Yusril.
Persoalan tersebut kemudian dikaitkan Yusril dengan persyaratan konstitusional untuk menduduki jabatan Wakil Presiden. Ia berpandangan, apabila persyaratan pendidikan Gibran dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan surat penyetaraan, konsekuensi terhadap status jabatannya perlu diperhatikan sesuai ketentuan konstitusi.
“Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan,” ujar Yusril.
Selain putusan MA, pencabutan dokumen tersebut juga berpotensi memengaruhi proses gugatan yang diajukan Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan itu berkaitan dengan surat penyetaraan yang kini telah dicabut.
Yusril memperkirakan perkara tersebut akan menghadapi persoalan mengenai objek sengketa karena dokumen yang dipersoalkan sudah tidak berlaku. Meski demikian, ia menyampaikan hal itu sebagai perkiraan mengenai kemungkinan langkah pengadilan.
“Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi,” jelas Yusril.
Yusril juga membantah anggapan bahwa dirinya memimpin tim khusus dalam polemik ijazah Gibran. Ia menegaskan keterlibatannya berkaitan dengan tugas koordinasi persoalan hukum sebagai Menko Kumham Imipas.
“Saya tidak menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran. Saya adalah Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum. Itu saja,” tegas Yusril.
Ia berharap seluruh pihak menghormati putusan pengadilan dan menyikapi persoalan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perkembangan selanjutnya, terutama terkait implikasi terhadap jabatan Wakil Presiden, masih harus dilihat melalui mekanisme konstitusional dan proses hukum yang berwenang. []
Redaksi 03