Lebih dari 30 kiai sepuh NU meminta MA mengawasi persidangan dugaan korupsi kuota haji yang menjerat Yaqut Cholil Qoumas demi menjaga independensi hakim dan objektivitas pemeriksaan.
JAKARTA – Lebih dari 30 kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) meminta Mahkamah Agung (MA) mengawasi jalannya persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang diserahkan ke MA pada Jumat (13/11/2026), dengan penekanan pada independensi hakim, asas praduga tak bersalah, dan objektivitas dalam memeriksa kesaksian.
Surat permohonan itu diserahkan oleh perwakilan para kiai, Nurul Yaqin Ishaq, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) MA di Jakarta. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan dan silaturahmi para kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada 21 Oktober 2026.
Selain ditujukan kepada Ketua MA, surat tersebut ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto, Komisi Yudisial (KY), pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Nurul Yaqin menjelaskan, para kiai mengikuti perkembangan pemeriksaan saksi dalam perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt Pst yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Menurut penilaian mereka, sejumlah keterangan saksi dalam persidangan dinilai mendukung penjelasan mengenai kebijakan pembagian kuota haji tambahan dengan komposisi 50:50. Atas pertimbangan itu, para kiai meminta lembaga pengawas menelaah rekaman dan transkrip persidangan untuk memastikan proses pemeriksaan berlangsung secara objektif.
“Sebagaimana tampak di rekaman persidangan, para kiai melihat banyak kesaksian yang menggugurkan dakwaan. Kami berharap majelis hakim melihat hal ini dengan obyektif, penuh kebijaksanaan dan bebas dari tekanan-tekanan politis yang kental melingkupi kasus ini,” ujar Nurul Yaqin, sebagaimana diberitakan Harian Disway, Sabtu, (14/11/2026).
Surat tersebut ditandatangani lebih dari 30 ulama, di antaranya Anwar Manshur, Abdullah Kafabihi Mahrus, Mustofa Bisri, Muhammad Aqiel Siroj, dan Ahmad Muwafiq. Para penandatangan menyatakan tetap menghormati kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Meski demikian, mereka mengingatkan pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah serta memenuhi hak-hak terdakwa selama proses hukum berlangsung. Mereka juga meminta agar setiap keterangan saksi diuji secara adil dan menyeluruh.
Permintaan pengawasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewenangan majelis hakim dalam mengambil keputusan. Para kiai menekankan perlunya proses peradilan yang bebas dari tekanan politik dan tetap berpegang pada prinsip keadilan.
Perhatian terhadap independensi peradilan menjadi penting karena putusan dalam perkara ini harus didasarkan pada fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Dengan demikian, pengawasan serta keterbukaan proses pemeriksaan diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sekaligus memastikan hak semua pihak terlindungi. []
Redaksi 01