Hasil masa sanggah menambah 96 peserta seleksi calon hakim MA 2026 sehingga total 2.488 orang berhak mengikuti SKB pada 18–19 November, dengan Jawa Timur menjadi wilayah peserta terbanyak.
JAKARTA – Sebanyak 2.488 peserta kini berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) calon hakim Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan di bawahnya Tahun Anggaran 2026 setelah hasil masa sanggah menambah 96 orang dari jumlah sebelumnya. Perubahan tersebut sekaligus mempercepat pengumuman hasil sanggahan menjadi 13 November 2026, dari jadwal awal 16 November 2026.
Penambahan peserta itu diketahui dari rekapitulasi 34 wilayah ujian yang tercantum dalam lampiran Surat Sekretaris MA Nomor 3009/SEK/KP1.1.2/XI/2026 tertanggal 13 November 2026. Dokumen tersebut ditujukan kepada para ketua dan kepala pengadilan tingkat banding.
Pada tanggal yang sama, MA menerbitkan Pengumuman Nomor 27/SEK/PENG.KP1.1.2/XI/2026 yang ditandatangani secara elektronik oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris MA, Sobandi. Peserta yang sanggahannya diterima dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak melanjutkan ke tahap SKB.
Hasil masa sanggah dapat diperiksa melalui akun masing-masing peserta pada laman rekrutmen resmi MA. Dengan penambahan tersebut, jumlah peserta yang semula 2.392 orang menjadi 2.488 orang. Tidak ada wilayah yang mengalami penurunan jumlah peserta setelah proses sanggah.
Jawa Timur menjadi wilayah dengan peserta terbanyak, yakni 219 orang, disusul Jawa Tengah sebanyak 203 orang dan Jawa Barat 158 orang. Tambahan peserta paling besar tercatat di Jawa Barat, dari 143 menjadi 158 orang, kemudian Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang meningkat dari 120 menjadi 130 orang. Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing bertambah delapan peserta.
Sementara itu, delapan wilayah tidak mengalami perubahan jumlah peserta, yakni Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara. Jumlah peserta paling sedikit berada di Sulawesi Barat dengan 17 orang dan Kalimantan Utara sebanyak 19 orang.
Setelah perubahan jumlah peserta, tahapan SKB dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yaitu 18 dan 19 November 2026. Tes tertulis dilaksanakan pada 18 November mulai pukul 08.00 waktu setempat. Sehari berikutnya, peserta mengikuti Tes Substansi Hukum dan Teknologi Informasi berbasis Computer Assisted Test (CAT).
Ujian CAT dibagi menjadi tiga sesi, yakni pukul 08.00–10.00, 10.30–12.30, dan 13.00–15.00 waktu setempat. Lokasi ujian disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Di DKI Jakarta, misalnya, tes tertulis berlangsung di Pengadilan Tinggi Jakarta, sedangkan ujian CAT dilaksanakan di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Jakarta, Cililitan.
Peserta diharuskan mencetak kartu ujian SKB pada 17 November 2026 dan membawanya bersama Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat registrasi. Panitia juga mewajibkan peserta hadir paling lambat satu jam sebelum ujian dimulai dengan mengenakan kemeja putih, bawahan hitam, dan sepatu pantofel hitam.
Ketentuan ujian melarang penggunaan telepon seluler, catatan, maupun perangkat elektronik lainnya selama pelaksanaan tes. Peserta yang tidak hadir sesuai jadwal dinyatakan gugur atau mengundurkan diri.
Proses masuk ruang ujian dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penitipan barang, registrasi, pemeriksaan identitas, hingga pemeriksaan fisik menggunakan alat pendeteksi logam. Khusus ujian CAT, verifikasi kehadiran dilakukan dengan memindai kode batang pada kartu ujian melalui aplikasi MST Mobile. Sistem ini menggantikan penggunaan PIN secara manual, sehingga setiap satuan kerja diminta menunjuk sedikitnya dua petugas sebagai administrator atau operator aplikasi.
Selain mengatur teknis pelaksanaan, panitia mengingatkan peserta agar tidak mempercayai pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Pengumuman MA menegaskan, “Kelulusan peserta merupakan prestasi dan hasil kerja masing-masing peserta,” sebagaimana diberitakan Dandapala, Sabtu, (14/11/2026).
MA juga memperingatkan bahwa pihak yang menjanjikan kelulusan, baik pegawai MA maupun pihak lain, merupakan pelaku penipuan. Peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apa pun kepada panitia. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat ditindak secara hukum.
Dengan bertambahnya jumlah peserta, persaingan menuju tahap berikutnya semakin ketat. Peserta diharapkan memanfaatkan waktu persiapan secara optimal, memastikan kelengkapan dokumen, serta mengikuti jadwal dan tata tertib ujian agar tidak kehilangan kesempatan akibat kelalaian administratif. []
Redaksi 01