Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman dua tahun enam bulan penjara kepada mantan Kepala SMAN 16 Medan dalam perkara korupsi dana BOS, dengan denda Rp50 juta dan uang pengganti Rp70,2 juta.
MEDAN – Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman dua tahun enam bulan penjara kepada mantan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 16 Medan, Reny Agustina, dalam perkara korupsi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam putusan kasasi, MA memperbaiki masa pidana penjara, sementara denda Rp50 juta dan uang pengganti Rp70,2 juta tetap mengikuti putusan pengadilan tingkat pertama.
Putusan tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Medan dengan nomor perkara 10203 K/PID.SUS/2026. Majelis hakim kasasi yang diketuai Soesilo, dengan anggota Suradi dan Ansori, menjatuhkan putusan pada Kamis (22/10/2026) dengan menolak permohonan kasasi terdakwa disertai perbaikan hukuman penjara.
Selain pidana penjara, Reny diwajibkan membayar denda Rp50 juta. Jika denda tidak dibayar, hukumannya diganti dengan pidana kurungan selama 50 hari. MA juga menetapkan uang pengganti sebesar Rp70,2 juta, dengan pidana penjara pengganti tiga bulan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar kewajiban tersebut.
Perubahan hukuman itu berbeda dari putusan Pengadilan Tinggi (PT) Medan yang sebelumnya menjatuhkan pidana empat tahun penjara kepada Reny. Pada tingkat banding, majelis hakim yang diketuai Tumpal Sagala, dengan anggota Serliwaty dan Yusra, juga menetapkan denda Rp100 juta subsider 60 hari penjara serta uang pengganti Rp654.009.230.
Dalam putusan banding tersebut, jaksa dapat menyita dan melelang harta benda terdakwa apabila uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika harta benda tidak mencukupi, Reny dikenai pidana penjara pengganti selama satu tahun.
Sementara itu, pada tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Medan yang diketuai Sulhanuddin menjatuhkan hukuman dua tahun delapan bulan penjara. Majelis menyatakan Reny tidak terbukti melakukan korupsi sebagaimana dakwaan primer, tetapi terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan subsider.
Perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana BOS di SMAN 16 Medan selama 2022 hingga 2023. Jaksa menyebut pengelolaan anggaran sekolah pada periode tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp826 juta.
Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), sekolah menerima dana BOS sekitar Rp3 miliar dalam dua tahun. Rinciannya, sekitar Rp1,47 miliar pada 2022 dan Rp1,52 miliar pada 2023. Dana tersebut diduga tidak dikelola sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian negara.
Sebelum perkara diputus di tingkat pertama, JPU Kejaksaan Negeri Belawan, Cindy Savitri Desano, menuntut Reny dengan pidana empat tahun penjara dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Medan pada Kamis (5/3). Jaksa juga menuntut denda Rp100 juta dan uang pengganti Rp654.009.230. Apabila uang pengganti tidak dibayar dan harta benda terdakwa tidak mencukupi, jaksa menuntut pidana penjara pengganti selama tiga tahun.
Putusan kasasi ini memperlihatkan adanya perubahan besaran hukuman penjara dibandingkan putusan banding, sekaligus mempertahankan kewajiban pembayaran denda dan uang pengganti sebagaimana ditetapkan pada tingkat pertama. Perkara tersebut menjadi pengingat pentingnya pengelolaan dana pendidikan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar anggaran sekolah benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan. []
Redaksi 01