Subhan Palal menyatakan akan menuntut pengembalian uang Rp350 miliar dan meminta pelaksanaan putusan MA setelah menerima salinan lengkap perkara terkait suket penyetaraan ijazah Gibran.
JAKARTA – Gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berpotensi berlanjut pada tuntutan ganti rugi sebesar Rp350 miliar. Penggugat, Subhan Palal, menyatakan akan menagih uang tersebut kepada Gibran setelah Mahkamah Agung (MA) memutus dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak sah.
Subhan menyebut putusan MA bernomor 742 K/TUN/2026 itu membawa konsekuensi terhadap kedudukan Gibran sebagai Wapres. Bahkan, ia menilai Indonesia saat ini tidak memiliki wakil presiden.
“Dampaknya dari putusan ini, kita saat ini tidak memiliki wakil presiden,” kata Subhan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (04/11/2026), sebagaimana diberitakan SindoNews, Rabu (04/11/2026).
Untuk menindaklanjuti putusan tersebut, Subhan berencana menggunakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar tuntutan pengembalian uang kepada negara. Ia mengklaim telah menghitung nilai yang akan ditagihkan kepada Gibran mencapai Rp350 miliar.
“Ayat 3-nya berbunyi begini kira-kira, akibat dari tidak disahkan apa dinyatakan batal atau tidak sah tersebut, maka pengguna manfaat dari suket itu harus mengembalikan kepada negara, yang sudah saya hitung yang akan saya tagih ke dia itu sekitar Rp350 miliar,” ucapnya.
Subhan juga menyatakan akan meminta pelaksanaan putusan kepada Dinas Pendidikan setelah menerima salinan lengkap putusan MA. Ia menargetkan langkah tersebut dilakukan dalam waktu 10 hari setelah dokumen putusan diterimanya.
“Setelah saya menerima putusan dari Mahkamah Agung, 10 hari ke depan saya akan mengeksekusi itu, meminta eksekusi kepada Dinas Pendidikan, setelah itu juga saya sudah menulis karena gini, ini tidak ada wakil presiden yang namanya Gibran,” jelasnya.
Selain menempuh langkah tersebut, Subhan berencana mengusulkan kepada presiden agar menggunakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait pergantian jabatan wakil presiden. Ia menyatakan akan menghitung waktu hingga 60 hari setelah menerima salinan putusan, sembari menunggu langkah konstitusional dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden.
“Saya menghitung, menghitung hari, mengusir Gibran dari istana dari mulai nanti saya menerima putusan 60 hari ke depan, itu kalau DPR, Presiden tidak menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengusir,” jelasnya.
Meski demikian, rencana penagihan Rp350 miliar dan pandangan Subhan mengenai kedudukan wakil presiden merupakan pernyataan pihak penggugat. Pelaksanaan putusan serta konsekuensi hukum dan ketatanegaraan dari perkara tersebut perlu merujuk pada isi lengkap putusan MA dan mekanisme hukum yang berlaku. []
Redaksi 03

