Tak Tunggu Kabut Asap Tiba, Singapura Siapkan Aturan Baru Penindakan Karhutla

Tak Tunggu Kabut Asap Tiba, Singapura Siapkan Aturan Baru Penindakan Karhutla

Bagikan:

Singapura mengusulkan perluasan kewenangan penindakan terhadap perusahaan yang berkontribusi terhadap karhutla, termasuk melalui pengawasan rantai pasok dan peningkatan denda maksimal hingga Rp284 miliar.

SINGAPURA – Pemerintah Singapura berencana memperluas kewenangan penindakan terhadap perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi menimbulkan kabut asap lintas negara. Melalui revisi undang-undang, pemerintah setempat bahkan dapat mengambil tindakan sebelum asap mencapai wilayahnya, sekaligus meningkatkan denda maksimal hingga 20 juta dolar Singapura atau sekitar Rp284 miliar.

Usulan tersebut disampaikan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, dalam pembacaan kedua Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas di parlemen, Rabu (04/11/2026). Kebijakan ini menjadi respons atas dampak kabut asap yang kembali mengganggu aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi Singapura.

Perubahan aturan tersebut tidak hanya menyasar perusahaan pemegang konsesi lahan, tetapi juga berpotensi menjangkau pihak-pihak dalam rantai pasok, perusahaan terkait, hingga pemberi pembiayaan yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas penyebab kebakaran.

Sebagaimana diberitakan Kompas, Rabu (04/11/2026), Fu menyatakan pemerintah menerima tuntutan masyarakat agar pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran kabut asap mendapatkan tindakan tegas. “Banyak warga Singapura ingin melihat tindakan yang lebih efektif untuk mencegah kabut asap, dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab. Pemerintah memiliki keprihatinan yang sama,” kata Fu.

Salah satu perubahan utama ialah peningkatan sanksi finansial bagi pelanggaran. Denda yang sebelumnya maksimal 100.000 dolar Singapura per hari diusulkan menjadi 1 juta dolar Singapura per hari. Sementara itu, batas akumulasi denda dinaikkan dari 2 juta menjadi 20 juta dolar Singapura.

Pemerintah juga mengusulkan kewenangan bagi Direktur Jenderal Perlindungan Lingkungan untuk memerintahkan entitas yang diduga berkaitan dengan pencemaran kabut asap menunjuk penilai ahli independen dengan biaya sendiri. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya disampaikan kepada Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) sebagai bahan pertimbangan penegakan hukum.

Selain itu, Menteri terkait dapat memberlakukan pembatasan transaksi barang dan jasa, pinjaman, serta bentuk dukungan bisnis lainnya terhadap pihak yang terbukti bersalah, tidak mematuhi instruksi, atau memenuhi kriteria dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pelanggaran terhadap pembatasan tersebut dapat dikenai denda hingga 1 juta dolar Singapura untuk setiap pelanggaran, ditambah 100.000 dolar Singapura per hari selama pelanggaran berlanjut.

Perusahaan tertentu juga diwajibkan meningkatkan pemeriksaan terhadap rantai pasok agar tidak melibatkan pihak yang menyebabkan kebakaran berisiko menimbulkan kabut asap. Ketidakpatuhan tanpa alasan yang dapat dibenarkan akan dikategorikan sebagai pelanggaran. Pemerintah menegaskan kewajiban tersebut ditujukan untuk memperkuat pemeriksaan dan tanggung jawab perusahaan, bukan menjamin bahwa kebakaran tidak akan pernah terjadi.

Langkah penegakan hukum turut diperluas melalui pembaruan kewenangan penyelidikan, penyampaian dokumen secara elektronik, serta kemungkinan penangkapan oleh petugas berwenang di wilayah Singapura sesuai ketentuan hukum. Badan Lingkungan Nasional (NEA) juga dapat memublikasikan daftar entitas yang tidak mematuhi ketentuan atau diperintahkan menjalani penilaian ahli.

Perubahan lainnya menyangkut perluasan cakupan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act (THPA), yang telah berlaku sejak 2014. Melalui revisi tersebut, pemerintah dapat mengambil tindakan berdasarkan risiko kabut asap sebelum dampaknya benar-benar mencapai Singapura. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan jarak, luas dan durasi kebakaran, arah angin, serta kondisi meteorologi.

Fu menjelaskan, kebijakan tersebut tidak berarti Singapura akan menyelidiki setiap kebakaran yang terjadi di kawasan. Pemerintah akan memprioritaskan kejadian yang memiliki potensi dampak terhadap negaranya dengan mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan kondisi lingkungan.

Di sisi lain, pemerintah juga mengusulkan penguatan ketentuan pembuktian bagi pihak yang berdalih bahwa kebakaran disebabkan oleh orang lain. Entitas terkait harus menunjukkan bahwa kejadian tersebut berlangsung tanpa sepengetahuannya sekaligus membuktikan adanya langkah yang wajar untuk mencegah dan memadamkan api.

“Tidak lagi cukup hanya menyatakan bahwa orang lain yang menyebabkan kebakaran,” ujarnya.

Selain sanksi pidana, rancangan perubahan undang-undang tersebut memungkinkan pengadilan menjatuhkan sanksi tambahan berdasarkan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang berhasil dihindari akibat pelanggaran. Badan Lingkungan Nasional (NEA), dengan persetujuan Jaksa Penuntut Umum, juga dapat mengajukan gugatan perdata dengan nilai sanksi maksimal 10 juta dolar Singapura.

Kendati demikian, jalur gugatan perdata tidak dapat diterapkan bersamaan dengan penuntutan pidana untuk perkara yang sama guna menghindari penghukuman ganda.

Pemerintah Singapura mengakui bahwa perubahan regulasi tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kabut asap. Aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan dengan cara membakar dan pengeringan gambut, masih menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kebakaran. Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Singapura dan Indonesia telah menyepakati pembentukan satuan tugas bersama untuk memperkuat pertukaran informasi dan koordinasi penanganan karhutla. Singapura juga menyambut langkah Indonesia yang menempatkan pencegahan kebakaran sebagai solusi jangka panjang.

Melalui perubahan aturan ini, Singapura berharap perusahaan semakin bertanggung jawab terhadap aktivitas bisnis dan sumber pasoknya. Penguatan pengawasan lintas negara juga diharapkan dapat mencegah terulangnya kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu perekonomian, serta merusak kualitas lingkungan di kawasan Asia Tenggara. []

Redaksi 03

Bagikan:
Hotnews Hukum Internasional