Demonstrasi menuntut perbaikan layanan publik dan keterjangkauan biaya hidup di Prancis berubah menjadi kerusuhan yang berujung pada penahanan sekitar 2.400 orang, ribuan personel kepolisian terluka, dan kerusakan fasilitas umum.
PARIS – Kerusakan fasilitas publik, ribuan penahanan, dan ratusan hingga ribuan personel keamanan yang terluka memperbesar tekanan terhadap pemerintah Prancis setelah demonstrasi menuntut perbaikan layanan publik dan keterjangkauan biaya hidup berujung kerusuhan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan pemulihan ketertiban sekaligus menjanjikan evaluasi transparan terhadap tindakan kepolisian di lapangan.
Kerusuhan yang meluas hingga Minggu (18/10/2026) itu terjadi setelah demonstrasi nasional yang diikuti sekitar 550.000 orang berkembang menjadi aksi kekerasan di sejumlah kota, termasuk Paris, Marseille, dan Lille. Kelompok perusuh dilaporkan membakar kendaraan, menjarah pertokoan, serta merusak berbagai fasilitas umum.
Dalam pidato resmi dari Istana Élysée, Macron menegaskan bahwa penyampaian aspirasi secara damai harus dibedakan dari tindakan yang merusak ketertiban dan membahayakan masyarakat.
“Kita semua merasakan kemarahan dan rasa malu. Namun, tidak ada alasan yang dapat membenarkan aksi kekerasan liar ini. Mereka yang terlibat akan berhadapan dengan hukum,” tegas Macron.
Kementerian Dalam Negeri Prancis mengonfirmasi bahwa sekitar 2.400 orang telah ditahan. Bentrokan juga dilaporkan menyebabkan sekitar 1.000 personel kepolisian mengalami luka-luka, dengan tujuh di antaranya berada dalam kondisi kritis.
Dampak kerusuhan tidak hanya menyentuh keamanan dan aktivitas ekonomi, tetapi juga mengancam warisan sejarah. Di Limoges, sebuah gedung balai kota dari abad ke-19 dilaporkan terbakar hingga bagian atap dan menara jamnya runtuh.
Kerusakan tersebut memicu keprihatinan warga setempat. Annèyse, seorang warga yang ditemui di sekitar lokasi kejadian, menyayangkan rusaknya bangunan bersejarah tersebut.
“Ini sangat menyedihkan. Merusak warisan sejarah hanya karena marah kepada pemerintah adalah tindakan yang merugikan semua orang,” ujar Annèyse, salah seorang warga yang ditemui BBC News di sekitar lokasi kejadian.
Warga lainnya, Gerrard, memperkirakan pemulihan bangunan dan kawasan terdampak akan membutuhkan waktu panjang.
“Ini sungguh tragis dan sulit dipercaya. Butuh waktu lama untuk mengembalikan kondisi seperti semula,” katanya.
Menanggapi situasi tersebut, Macron menjanjikan keterbukaan dalam evaluasi tindakan aparat keamanan. Ia juga menginstruksikan para wali kota dan prefek setempat menyiapkan pengamanan tambahan, khususnya di kawasan bisnis dan gedung pemerintahan.
Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez menyatakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tetap dijamin undang-undang. Namun, ia menuding ribuan orang dari kelompok kiri jauh sengaja menyasar fasilitas publik dan memicu bentrokan dengan aparat sebelum aksi penjarahan oleh kelompok kriminal terjadi.
Pernyataan itu menuai kritik dari Jean-Luc Mélenchon, pimpinan partai sayap kiri La France Insoumise. Melalui akun media sosialnya, Mélenchon menilai penanganan aparat keamanan menunjukkan ketidakmampuan mengendalikan situasi.
Di sisi lain, Marine Le Pen, pimpinan partai sayap kanan National Rally, mengecam pihak-pihak yang dinilainya memanfaatkan kemarahan masyarakat untuk memprovokasi kekerasan politik.
Gelombang demonstrasi tersebut bermula dari gerakan mahasiswa pada bulan sebelumnya, kemudian meluas setelah serikat pekerja dan kelompok anti-pemerintah turut bergabung. Tuntutan mengenai biaya hidup dan layanan publik pun berkembang menjadi persoalan keamanan sekaligus perdebatan politik menjelang pemilu mendatang.
Sebagaimana diberitakan BBC News, Minggu (18/10/2026), situasi tersebut memperlihatkan tantangan pemerintah Prancis dalam menyeimbangkan perlindungan hak demonstrasi, penegakan hukum, dan pemulihan ketertiban. Penanganan kerusuhan serta pemulihan fasilitas publik akan menjadi bagian penting dalam meredakan ketegangan dan memulihkan kepercayaan masyarakat. []
Redaksi 03