Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menghadapi ancaman pemakzulan akibat pertemuannya dengan negosiator AS, sementara tekanan ekspor minyak dan persoalan transparansi pendapatan negara memperuncing ketegangan politik di Teheran.
TEHERAN – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menghadapi ancaman pemakzulan dari kelompok konservatif di parlemen setelah pertemuannya dengan negosiator Amerika Serikat (AS) memicu kontroversi politik. Perseteruan tersebut memperlihatkan meningkatnya tekanan terhadap pemerintahan Presiden Masud Pezeshkian ketika perang dengan AS belum berakhir dan jalur diplomasi belum menunjukkan kemajuan berarti.
Anggota parlemen Teheran, Amirhossein Sabeti, menyatakan telah mendaftarkan usulan pemakzulan Araghchi melalui portal parlemen. Langkah itu disampaikan melalui surat kepada Ketua Parlemen Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf. Anggota parlemen lainnya, Hossein-Ali Haji-Deligani, juga menyebut parlemen dapat menggunakan kewenangan pengawasannya, termasuk mengajukan pemakzulan.
Salah satu persoalan yang dipersoalkan kelompok konservatif adalah pertemuan Araghchi dengan negosiator AS di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Para pengkritiknya menilai sang menteri tidak memiliki mandat untuk menggelar pertemuan tersebut.
Namun, ancaman pemakzulan itu dinilai tidak dapat dilepaskan dari struktur pengambilan keputusan politik Iran. Analis politik yang bermukim di Amerika Serikat, Ali Afshari, mengatakan kelompok moderat di pemerintahan dapat menjadi sasaran kritik atas kebijakan yang sebenarnya telah disepakati oleh lingkaran inti kekuasaan.
“Ketika rezim terpaksa berunding, seperti dalam situasi saat ini dan dalam perundingan dengan AS, pemimpin tertinggi atau lingkaran inti kekuasaan tidak mau bertanggung jawab. Mereka justru mengalihkan tanggung jawab itu kepada lembaga-lembaga demokratik dan kelompok moderat di dalam pemerintahan,” kata Afshari kepada Deutsche Welle, sebagaimana diberitakan Kompas, Kamis (15/10/2026).
Menurut Afshari, kelompok garis keras memiliki peran dalam memengaruhi opini publik, pendukung tradisional sistem politik, serta arah kebijakan dalam dan luar negeri Iran.
“Fungsi kelompok garis keras dalam Republik Iran adalah memengaruhi opini publik, para pendukung tradisional sistem politik, serta nilai-nilai Republik Islam dalam kebijakan dalam dan luar negeri.”
Ia mencontohkan dinamika politik saat perjanjian nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) diterapkan pada 2015. Ketika itu, kelompok garis keras yang menguasai mayoritas kursi parlemen menunjukkan perlawanan politik, tetapi penentangan tersebut tidak menggagalkan penandatanganan perjanjian.
Afshari juga menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri Iran bukanlah lembaga yang menentukan keputusan akhir dalam kebijakan negara.
“Kementerian Luar Negeri bukanlah pengambil keputusan. Kementerian hanya melaksanakan apa yang diperintahkan pemerintah—dan Araghchi bekerja dalam kerangka itu,” ujar Afshari.
Proses pemakzulan Araghchi masih memerlukan dukungan tanda tangan anggota parlemen sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, ancaman tersebut belum berarti sang menteri telah diberhentikan dari jabatannya.
Konflik politik berlangsung ketika Iran juga menghadapi tekanan ekonomi, terutama akibat penurunan ekspor minyak yang disebut dipicu blokade AS. Situasi tersebut semakin rumit setelah Menteri Perminyakan Mohsen Paknejad mengundurkan diri. Keterangan resmi menyebut pengunduran dirinya didasari alasan pribadi.
Ahli strategi energi dan analis geopolitik Umud Shokri menilai pergantian pimpinan kementerian belum tentu menyelesaikan persoalan struktural dalam pengelolaan ekspor minyak Iran. Negara itu, menurutnya, bergantung pada jaringan perdagangan yang memungkinkan penjualan minyak tetap berlangsung di tengah sanksi internasional.
Jaringan tersebut dinilai menciptakan struktur transaksi yang tidak transparan sehingga pemerintah kesulitan mengendalikan pendapatan dari sektor energi. Shokri menyebut pengelakan sanksi telah menjadi sumber keuntungan bagi kelompok tertentu dalam sistem politik Iran.
“Menurut undang-undang, pendapatan tersebut semestinya berada di tangan negara. Namun, kita tahu bahwa selama bertahun-tahun kenyataannya tidak demikian,” ujar Shokri.
Ia juga menyoroti keterlibatan pelaku swasta yang memiliki hubungan dekat dengan pusat kekuasaan, termasuk Korps Garda Revolusi Islam Iran. Menurut Shokri, sejumlah transaksi minyak dilakukan melalui saluran yang tidak transparan sehingga harga jual, komisi, dan nilai keseluruhan transaksi sulit diketahui publik.
“Pemerintah hanya memiliki pengaruh terbatas terhadap transaksi-transaksi ini. Terutama Garda Revolusi yang mengorganisasi dan mengendalikan transaksi tersebut,” kata Shokri.
Rangkaian persoalan politik dan ekonomi itu berpotensi memperbesar ketegangan di Iran dalam beberapa hari dan pekan mendatang. Ancaman pemakzulan terhadap Araghchi, tekanan terhadap ekspor minyak, serta persoalan transparansi pendapatan negara menjadi tantangan bagi pemerintahan Pezeshkian di tengah konflik dan kebuntuan diplomatik yang masih berlangsung. []
Redaksi 03