Polda Sulawesi Tenggara menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam dugaan penyelundupan sembilan warga Vietnam ke Australia dan masih mendalami peran dua orang lain yang diduga terlibat dalam perekrutan serta pembiayaan perjalanan.
SULAWESI TENGGARA – Dugaan penyelundupan sembilan warga negara Vietnam menuju Australia diduga melibatkan jaringan perekrutan, pembiayaan, hingga pengoperasian kapal. Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, sementara dua orang lainnya masih didalami karena diduga berperan dalam menyiapkan keberangkatan para penumpang.
Salah satu tersangka berinisial A (23), pemuda asal Pulau Maginti, Kabupaten Muna Barat (Mubar), diduga menjadi anak buah kapal (ABK) dalam perjalanan menggunakan kapal fiber bernama Doa Restu. Dua tersangka lainnya adalah R (55), yang bertindak sebagai kapten kapal, dan S (31), yang bertugas sebagai kepala mesin. Keduanya merupakan nelayan asal Desa Lora, Kabupaten Bombana.
Pelaksana tugas Kepala Subdirektorat (Kasubdit) IV Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sultra, Fitrayadi, menjelaskan bahwa para tersangka ditawari pekerjaan mengantarkan sembilan warga negara Vietnam ke Australia pada akhir September 2026. Masing-masing dijanjikan imbalan sebesar Rp30 juta.
Kapal Doa Restu diberangkatkan pada 2 Oktober 2026 dari Pelabuhan Kayu Langgapulu, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Di dalam kapal terdapat tujuh laki-laki dan dua perempuan warga Vietnam yang tidak memiliki paspor, visa, maupun dokumen perjalanan yang sah.
“Kapal tersebut memuat tujuh laki-laki dan dua perempuan warga negara Vietnam yang tidak dilengkapi paspor, visa, maupun dokumen perjalanan sah,” kata Fitrayadi dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026).
Perjalanan kapal melintasi Pulau Maginti, perairan Wakatobi, Larantuka, dan Pulau Rote sebelum mencapai pesisir barat Australia di wilayah Kalaburu. Namun, pada 8 Oktober 2026, kapal tersebut ditindak oleh Australian Border Force (ABF) bersama otoritas setempat.
“Kapal mengalami kerusakan dan dimusnahkan di lokasi, sementara ketiga tersangka dan sembilan warga Vietnam diamankan untuk proses keimigrasian,” jelasnya.
Setelah diamankan otoritas Australia, ketiga tersangka dipulangkan ke Indonesia melalui Bandara Ngurah Rai, Bali, pada 15–16 November 2026. Setibanya di Tanah Air, mereka kemudian diamankan untuk menjalani proses hukum oleh penyidik Polda Sultra.
Penyidik masih menelusuri dugaan keterlibatan dua orang lain berinisial K dan A. Keduanya diduga berperan dalam perekrutan, pembiayaan, pembelian kapal senilai sekitar Rp83 juta, serta penyediaan kebutuhan logistik dan navigasi perjalanan.
Selain itu, uang imbalan dengan total Rp90 juta disebut telah diserahkan kepada keluarga para tersangka setelah kapal diberangkatkan. Keterangan tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidik untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga berada di balik pengoperasian perjalanan tersebut.
Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 457 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah diubah. Mereka terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Ketentuan tersebut mengatur perbuatan membawa orang yang tidak memiliki hak sah untuk masuk atau keluar wilayah suatu negara dengan tujuan memperoleh keuntungan.
Fitrayadi menyebut pengungkapan perkara ini merupakan bagian dari Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) untuk mendukung program Quick Wins Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), khususnya dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan manusia dan pekerja migran Indonesia.
Polda Sultra mengingatkan masyarakat agar lebih cermat menyikapi tawaran pekerjaan dengan imbalan besar, terutama jika tidak disertai kejelasan legalitas dan tujuan pekerjaan. Pengusutan terhadap dugaan keterlibatan pihak lain diharapkan dapat mengungkap keseluruhan jaringan yang mengatur perekrutan dan pemberangkatan sembilan warga Vietnam tersebut. []
Redaksi 01

