Komnas Anak mengungkap dugaan pola perekrutan anak melalui tawaran pekerjaan, pemberian uang, dan fasilitas telepon genggam yang kemudian digunakan untuk menjerat korban dengan kewajiban pembayaran berlipat dalam praktik eksploitasi seksual.
JAKARTA – Jeratan utang yang dibebankan kepada anak diduga menjadi salah satu cara pelaku mempertahankan korban dalam praktik eksploitasi seksual. Berawal dari tawaran pekerjaan, pemberian uang kepada orang tua, hingga fasilitas telepon genggam, anak-anak dari keluarga rentan secara ekonomi dapat terperangkap dalam praktik yang sulit mereka tinggalkan.
Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mengungkap, pelaku diduga memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga dan kebutuhan anak untuk menjalankan perekrutan. Setelah menerima uang muka atau fasilitas tertentu, korban kemudian diminta melayani aktivitas seksual. Jika menolak, mereka terancam dikenai denda hingga lima sampai sepuluh kali lipat dari nilai yang telah diterima.
Wakil Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Lia Latifah, menjelaskan salah satu korban dalam kasus dugaan eksploitasi seksual di Cilincing, Jakarta Utara, didatangkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan janji pekerjaan di sebuah restoran di Jakarta. Namun, setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, korban justru dibawa ke sebuah apartemen dan diduga menjadi sasaran perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual.
“Modusnya itu macam-macam. Ada yang mendatangi orang tuanya, terus kemudian memberikan uang kepada orang tuanya, apalagi ketika mengetahui bahwa anaknya ini sudah putus sekolah,” ujar Lia sebagaimana diberitakan NU Online, Senin (16/11/2026).
Menurut Lia, tawaran pekerjaan bukan satu-satunya cara yang digunakan pelaku. Pemberian uang muka dan telepon genggam juga diduga dimanfaatkan untuk menarik perhatian anak. Ketika korban menerima pemberian tersebut, pelaku kemudian menggunakan kewajiban pembayaran atau denda berlipat sebagai tekanan agar mereka tetap menuruti permintaan.
Komnas Anak bersama kepolisian kini mendalami keterangan para korban untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan lain. Penelusuran juga diperlukan guna mengidentifikasi lokasi eksploitasi serta menyelamatkan anak-anak yang diduga masih berada dalam situasi serupa.
Praktik tersebut, menurut Lia, tidak terbatas di tempat hiburan malam. Apartemen, rumah kontrakan, hingga rumah kos di kawasan padat penduduk juga diduga menjadi lokasi berlangsungnya eksploitasi seksual. Karena itu, pengungkapan perkara dinilai tidak cukup hanya dengan menangkap satu orang yang diduga berperan sebagai mucikari.
Kasus di Cilincing menjadi salah satu perkara yang sedang ditangani kepolisian. Sebelumnya, Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara (Polres Metro Jakarta Utara) menangkap seorang perempuan berinisial J alias M yang diduga mempekerjakan tiga anak perempuan sebagai pemandu karaoke sekaligus pekerja seks komersial di Kampung Rawa Malang, Kelurahan Cilincing.
Kepala Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Kasatres PPA PPO) Polres Metro Jakarta Utara, Armayni, mengatakan tersangka merupakan pemilik sekaligus pengelola Kafe Milla yang telah beroperasi sejak 2016.
“Kami menangkap pelaku seorang perempuan berinisial J alias M yang merupakan pemilik dan pengelola Café Milla yang beroperasi sejak tahun 2016. Cafe ini diduga menyediakan tempat dan mempermudah perbuatan eksploitasi seksual,” kata Armayni di Jakarta, Ahad (15/11/2026).
Tersangka ditangkap pada Selasa, 27 Oktober 2026, pukul 18.30 Waktu Indonesia Barat (WIB). Dalam pengungkapan perkara tersebut, polisi mengamankan tiga korban, masing-masing berinisial P berusia 17 tahun 10 bulan, MR berusia 17 tahun 8 bulan, dan AS berusia 17 tahun 4 bulan.
Armayni menjelaskan, tersangka diduga mengetahui atau patut menduga bahwa ketiga korban masih berstatus anak. Dugaan tersebut didasarkan pada foto kartu tanda penduduk (KTP) yang diterima sebelum mereka bekerja serta pengakuan langsung salah satu korban.
“Status tersebut diketahui serta patut diduga oleh tersangka berdasarkan foto KTP yang diterima tersangka sebelum korban bekerja serta pengakuan langsung tersangka kepada korban MR,” ujarnya.
Polisi juga menduga tersangka menampung ketiga korban di lingkungan tempat usahanya dan mengarahkan mereka untuk melayani tamu melalui hubungan seksual. Selain menyediakan kamar dan menetapkan tarif sewa, tersangka diduga menyiapkan kondom serta memfasilitasi layanan klinik keluarga berencana dan antibiotik untuk mendukung aktivitas tersebut.
Atas dugaan perbuatannya, J alias M dijerat Pasal 76I juncto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penyidik juga menerapkan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 455 ayat (1) dan (2), dan/atau Pasal 419 ayat (1), dan/atau Pasal 420.
“Pelaku ini berperan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul atau persetubuhan oleh orang lain dengan pihak ketiga sebagai pencarian atau kebiasaan (unsur mucikari/germo),” kata Armayni.
Dalam perkara tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, antara lain hasil visum et repertum ketiga korban, pakaian yang dikenakan saat bekerja, serta cetakan transaksi rekening milik tersangka.
Pendalaman perkara diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat, sekaligus memastikan perlindungan dan pemulihan bagi para korban. Pengawasan terhadap tawaran pekerjaan yang menyasar anak, terutama dari keluarga rentan, juga diperlukan agar modus perekrutan dan jeratan utang tidak terus menjadi pintu masuk eksploitasi seksual. []
Redaksi 03

